KPU Butuh Dukungan soal Larangan Caleg DPD Pengurus Parpol

Tim Editor

Pertemuan KPU dengan APHTN-HAN. (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berstatus sebagai pengurus partai politik yang diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menjadi problematika tak kunjung usai.

Kemarin, KPU mengundang Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang diketuai oleh mantan Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk berdialog soal tindak lanjut KPU menjalankan putusan MK, MA, dan PTUN soal larangan calon anggota DPD Pileg 2019 berstatus pengurus partai politik.

"Kami sudah diskusikan beberapa hal bersama Prof Mahfud, Prof Bagir Manan dan teman-teman. Ada beberapa hal soal pandangan dan masukan mereka," tutur Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jalan imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).

Dalam pertemuan itu, Mahfud menilai induk dari semua hukum di Indonesia adalah konstitusi. Oleh karenanya, ia menyarankan KPU memilih opsi yang paling dekat dengan konstitusi terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD.

"Induk dari semua hukum kita itu konstitusi, oleh sebab itu dalam pilihan hukum yang problematik ini tentu kita mengusulkan agar KPU ini memilih opsi yang paling dekat dengan konstitusi," ucap Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyarankan KPU untuk mengambil keputusan secara independen. Keputusan tersebut nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan, supaya tidak mengganggu jalannya konstitusi.

Baca Juga : KPU Bakal Putuskan Polemik Larangan Caleg DPD Pengurus Parpol

Seirama, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan melihat bahwa meskipun KPU mendapat pandangan dari sejumlah pihak lain mengenai persoalan pencalonan anggota DPD, tetapi KPU harus mengambil keputusannya sendiri. 

"Tentu saja akhirnya KPU lah yang akan menentukan pilihan yang paling baik. Dengan harapan KPU sudah semestinya sangat memperhatikan pendapat kawan-kawan," kata Bagir.


Ilustrasi (era.id)

Wejangan tersebut bukan baru sekali diminta oleh KPU. Sebelumnya, pada Kamis (22/11) lalu, KPU sambangi Kantor MK untuk beraudiensi dengan hakim konstitusi yang diwakili oleh I Dewa Gede Palguna untuk menjelaskan status hukum atas putusan MK.

Dalam pertemuan itu, Palguna mengatakan kepada KPU, bahwa putusan MK setara dengan Undang-Undang. Sehingga, semua lembaga dan warga negara, wajib untuk mematuhinya.

"Hasil pertemuannya adalah, Yang Mulia anggota MK, hakim MK, menyatakan bahwa putusan MK itu setara dengan Undang-Undang, sehingga semua lembaga negara dan semua warga negara, wajib untuk mematuhinya," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca Juga : KPU Galau soal Putusan Perngurus Parpol Jadi Caleg DPD

Mundur lagi ke belakang, pada Rabu (14/11), KPU mengundang sejumlah pakar hukum tata negara untuk membahas dan memberi masukan soal ketiga putusan itu. Mereka menyarankan KPU agar menindaklanjuti putusan MK dan mengesampingkan putusan MA dan PTUN.

"Kalau untuk memilih tingkatan putusan MA, PTUN, atau MK, ada baiknya KPU menindaklanjuti putusan MK dan coba mengabaikan putusan MA. dalam konteks putusan, putusan mk lebih tinggi. Itulah saran saran kami agar KPU mepertimbangkan putusan MK dan dampak-dampak yanh mungkin ditimbulkan kalau mengabaikan putusan MK," ucap Pakar hukum Universitas Andalas Feri Amsari.

Oleh karena itu, Arief akan merumuskan semua masukan yang didapati penyelenggara peehhmilu tersebut untuk lebih meyakinkan diri mengambil sikap yang paling baik.

"Kami tegaskan bahwa KPU dalam mengambil putusan secaea profesional, mandiri, independen, imparsial, dan dengan keyakinan bahwa itu adalah putusan yang benar. Jangan tanyakan sekarang ini akan buat putusan apa. Kami akan rumuskan dulu, baru nanti kami umumkan," jelas Arief.

Jalan panjang polemik caleg DPD bermula dari putusan MK melarang caleg DPD masih menjadi pengurus parpol untuk periode 2019. Namun, MA memutuskan larangan pengurus parpol menjadi caleg DPD baru berlaku pada 2024. 

Putusan MA tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam parpol sebagai 'pekerjaan', sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD.

Putusan MA sebenarnya tidak membatalkan putusan MK, melainkan membatalkan PKPU, karena dinilai membuat aturan yang berlaku surut. 

Ditambah, beberapa waktu lalu PTUN memutuskan untuk mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang untuk masuk kembali dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD 2019 yang sebelumnya telah dicoret. 

Tag: kpu dpd pemilu 2019 caleg bermasalah

Bagikan: