Gara-gara Oesman Sapta, KPU Telat Produksi Surat Suara

Tim Editor

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda kepastian jadwal waktu produksi surat suara Pemilihan Umum 2019. Soalnya KPU belum menentukan tenggat waktu bagi Oesman Sapta Odang (OSO) untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura.  

"Tadi saya masih cek ulang soal jadwal validasi surat suara jadwal produksi surat suara karena kami harus menyesuaikan dengan jadwal itu," ucap Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Alasan KPU menunggu persetujuan OSO untuk bersedia keluar dari kepengurusan partai guna menentukan jadwal pencetakan surat suara, karena OSO akan dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD daerah pemilihan Kalimantan Timur.

"Kalau terpenuhi syaratnya, kami ubah DCT-nya. Kemudian siap untuk dicetak, karena kalau tidak, nanti bisa terlambat dimasukkan ketika dalam tahap pencetakan surat suara," tuturnya.


Infografis peserta Pemilu 2019. (era.id)

Jalan panjang polemik caleg DPD bermula dari putusan MK melarang caleg DPD masih menjadi pengurus parpol periode 2019. Namun, MA memutuskan larangan pengurus parpol menjadi caleg baru berlaku pada 2024. 

Putusan MA tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan jabatan kepengurusan seseorang dalam parpol sebagai "pekerjaan", sehingga tidak boleh menjadi calon anggota DPD.

Putusan MA sebenarnya tidak membatalkan Putusan MK, melainkan membatalkan PKPU, karena dinilai membuat aturan yang berlaku surut. 

Ditambah, beberapa waktu lalu PTUN memutuskan untuk mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang untuk masuk kembali dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD 2019 yang sebelumnya telah dicoret. 


Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (era.id)

Maka, setelah mendengarkan saran dari beberapa pakar hukum tata negara, KPU memutuskan untuk mengubah waktu pelarangan pengurus parpol, yang tadinya dilarang masuk dalam DCT, sekarang menjadi dilarang dilantik jika terpilih sebagai anggota DPD.

"Kan perdebatannya hanya soal waktu pelaksanaannya, makanya KPU kemudian mencari waktu yang tepat tapi tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh konstitusi," kata Arief.

"Kami penuhi itu tidak dimaksudkan untuk melarang dengan syarat-syarat baru dengan tahap pencalonan, tapi ini kan pada tahap berikutnya jadi tidak ada yang dibatalkan dan dan tetap diberi kesempatan tetapi syarat sebagai perintah konstitusi tetep dijalankan," lanjutnya.

Tag: oesman sapta odang hanura pemilu 2019

Bagikan: