Kecewanya Aktivis dan Korban Pelanggaran HAM

Tim Editor

Demo aktivis HAM terhadap Jokowi-JK (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) bersama korban pelanggaran HAM berdemo di depan Kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka berharap dapat menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir menggantikan Presiden Joko Widodo. 

"Hari ini kami tidak bisa bertemu dengan pak Jokowi, karena Pak JK yang hadir, namun Pak JK pulang. ditambah aparat yang sangat represif menghadang masyarakat dan korban secara khusus mau menyuarakan suaranya," ketus Wakil Koordinator Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Putri Karnesia di lokasi, Selasa (11/10/2018).

Keinginan mereka menyampaikan aspirasi kepada pemimpin negara tersebut pun pupus. Mereka hanya bisa melihat JK yang keluar kantor Komnas HAM tanpa mau menemui peserta aksi. Emosi mereka terlanjut memanas, mengingat janji politik yang pernah diutarakan Jokowi-JK adalah menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas.

"Peristiwa hari ini harus diingat pada Pemilu 2019. Ternyata Jokowi dan JK tidak punya komitmen politik untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM," ucap dia.


Aksi demonstrasi di Komnas HAM. (Diah/era.id)

Putri lalu menyampaikan kekecewaan terkait berlarut-larutnya kasus pelanggaran HAM Berat dan memotong HAM-pencabulan HAM di masa pemerintahan Jokowi-Kalla. 

"Hingga saat ini, masih ada 9 kasus pelanggaran HAM yang sedang berlangsung. Kami masih menggunakan hasil-hasil yang bagus. Komnas HAM yang masih berjuang di kejaksaan Agung dengan sejumlah alasan, seperti belum cukup bukti, hingga belum juga dibentuknya pengadilan HAM ad hoc oleh Presiden RI," ujar Putri.

Oleh karenanya, mereka mendesak agar Jokowi dan JK mengembalikan penegakkan hukum dan mengusut tuntas peristiwa pelanggaran HAM seperti kerusuhan misterius 1980, kerusuhan 1998, tragedi 1965/1966, kasus Talangsari 1989, penyiraman Novel baswedan, serta kasus peracunan Munir yang hingga kini belum ada kejelasan.

"Kami mendesak Presiden Jokowi untuk kembali menaati dan menjalankan Amanat Reformasi dan memenuhi Nawacita dengan segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan pelanggaran lainnya secara konkrit dan akuntabel sebelum Pilpres 2019," ucap dia.

Tag: komnas ham fahri hamzah

Bagikan: