Golput, Wujud Putus Asa atau Terlambat Perbaiki Situasi?

Tim Editor

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana (Foto: Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Sejumlah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari ICJR, Kontras, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, PBHI, YLBHI menyatakan sikap untuk tidak memilih atau golput terhadap kedua pasangan capres-cawapres saat ini, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019.

Menarik untuk ditelisik. Selain sikap ideologi, apakah sejumlah koalisi tersebut telah memiliki pertimbangan soal jumlah belasan triliun rupiah yang digelontorkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa menyelenggarakan Pemilu 2019?

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menjawab, pada dasarnya ongkos sistem demokrasi memang harus dikeluarkan, berapapun besarannya. Ia menegaskan, sikap untuk tidak memilih kedua capres-cawapres ini bukanlah soal tujuan, melainkan bentuk ekspresi.

"Pada prinsipnya, saya meyakini bahwa golput itu bukan tujuan, tapi ekspresi untuk memprotes keras dan mengoreksi sistem politik proses elektoral saat ini. Ada golput atau enggak, ya ongkos demokrasi memang segitu," ucap Arif di Kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

Mereka, kata Arif, tidak mempersoalkan siapa yang akan menang nanti, bukan untuk mendukung salah satu paslon, ataupun mendiskreditkan salah satu paslon. Mereka meyakini, golput adalah hak warga negara dan tidak melanggar hukum pidana.


Koalisi masyarakat sipil  menyatakan golput (Foto: Diah/era.id)

Ditambah, visi dan misi paslon saat ini tidak merepresentasikan perhatian terhadap tindakan penuntasan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM).

"Terlebih, saat ini kasus pelanggaran HAM berat juga belum juga dituntaskan oleh pemerintah. Ini kan jadi persoalan," ungkap dia.

"Siapapun yang terpilih, kita tidak peduli. Yang penting kita berharap dari ekspresi sebagian warga negara yang memilih untuk tidak memilih, mestinya dimaknai sebagai koreksi terhadap sistem perpolitikan saat ini," tambahnya.

Lalu, kepada siapa ekspresi golput ini ditargetkan? Arif bilang, pihak yang harus menyadari dampak dari pilihan golput adalah partai politik, yang memegang peranan penting untuk meregenerasikan sistem perpolitikan.

"Dari partai politiklah pendidikan politik warga negara diberikan. Bagaimana seharusnya warga negara melek politik, cerdas, kritis, itu kewajiban parpol. Harusnya partai adalah lembaga yang mewadahi kebutuhan suara dan reprsentasi kedaulatan harapan rakyat," jelasnya.

Arif pun mempertanyakan keberadaan parpol dalam memosisikan mereka. Apakah benar-benar mewakili rakyat atau pemilik dan penanam modal partai itu sendiri? 

"Ini yang ke depan akan kami koreksi. Bagimana parpol tidak menjalankan peranannya sebagai penjaga demokrasi," ucap Arif.

Tag: pilpres 2019

Bagikan: