Tim Editor
Pertama, soal impor pagan tidak sempat dimunculkan menjadi pembahasan dalam debat kedua. Tak hanya itu, dampak lingkungan PT Freeport juga menjadi pertanyaan yang disusun panelis.
"Setelah Freeport ini seperti apa penyelesaiannya. Karena kan masih banyk masalah ya, masalah buruh, lungkungan hidup, masalah sosial dengan lingkungan adat. Itu yang kita tanyakan juga," kata Nurhidayati di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).
Soal tak terjawab lain, kata Nurhidayati, ada yang membahas soal lingkungan, seperti penataan ruang yang terintegrasi darat dan laut, memiliki perspektif bencana dan juga memperhatikan batas batas ekologis.
Satu lagi, terkait dengan riset dan pengembangan energi terbarukan juga belum sempat terbahas dalam debat. "Kita kan sebagai negara yang terdampak perubahan iklim masih banyak menggunakan energi fosil. Nah, bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan meningkatkan renewable energy," jelas Nurhidayati.
"Itu yang beberapa pertanyaan yang kita tanyakan dan belum sempat terjawab," lanjutnya.
Menanggapi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang tak sempat diutarakan moderator dalam debat kedua akan diserahkan kepada masing-masing tim pasangan calon.
"Isu strtageis itu akan diserahkan kepada TKN 01 dan BPN 02 untuk disampaikan kepada paslon masing-masing untuk menjadi referensi pembuatan kebijakan mereka ke depan," ungkap Arief.
Untuk kamu tahu, debat kedua yang digelar 17 Februari di Hotel Sultan, Jakarta Pusat ini menggagas tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur.
Ada tujuh panelis yang dipilih KPU dalam menyusun pertanyaan, yaitu Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Joni Hermana, ahli pertanian dan ekologi manusia Arif Satria, Ahli pertambangan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandy Arif, pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ahmad Agustiawan, Pakar lingkungan dari Universitas Diponegoro (Undip) Sudharto P. Hadi, Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati, dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika.
