Tim Editor
Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said menjelaskan pihaknya merasa penerapan UN sebagai salah satu standardisasi nilai kelulusan tidak adil. Terlebih, akan memberatkan terutama anak-anak daerah yang sibuk menyiapkan UN.
Lalu, solusinya apa?
"Caranya memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah, karena masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu level kemampuannya berbeda-beda," tutur Sudirman di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/3/2019).
Kata Sandi dalam debat tadi, jika sistem UN dihapus, maka akan diganti dengan penerusan minat serta bakat. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ledia Hanifa menerangkan maksud Sandi.
Kata Ledia, penerusan minat dan bakat akan dikelola sesuai dengan otonomi yang berlaku di masing-masing sekolah. Mereka ingin memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk tidak sebatas menentukan standar kelulusan.
"Mekanismenya bisa dengan otonomi yang diperluas dalam bagaimana melakukan akreditasi terhadap sekolah, karena itu proses yang biasa dilakukan," tutur Ledia.
"Akreditasi yang baik itu sebenarnya sudah bisa menentukan standar. Standar itu ditentukan dari situ, sehingga ketika kemudian anak-anak dengan minat dan bakat tertentu yang sudah dilakukan scanningnya dari pihak sekolah, maka kita akan melihat mana prioritas,"tambahnya.
