Gagalnya 'Serangan Fajar' Pemilu Bowo Pangarso

Tim Editor

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (Wardhany/era.id)

Jakarta, era.id - Jelas bukan hal biasa, melihat tumpukan kardus yang tersusun rapi di belakang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat memberikan keterangan pers perihal operasi tangkap tangan. 

Isi dari kardus-kardus tersebut tak lain adalah uang senilai Rp8 miliar. Uang itu diduga merupakan suap yang diterima oleh anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Basaria menjelaskan uang yang tersusun rapi dalam 84 kardus itu diamankan KPK dari suatu lokasi di Jakarta. KPK menduga penerimaan suap Bowo Pangarso berkaitan erat dengan pencalegan. 

"KPK sangat menyesalkan kejadian ini karena diduga anggota DPR RI yang sedang mencalonkan diri dari daerah pemilihan Jateng II pada Pemilu 2019 justru terlibat korupsi," ujar Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/3/2019).


Tumpukan kardus uang suap Bowo Sidik Pangarso untuk 'serangan fajar' (dok Istimewa)

KPK menduga uang tersebut merupakan bagian suap dan gratifikasi yang diterima oleh Bowo untuk menyiapkan 'serangan fajar'. Bahkan, ada 400 ribu amplop uang dari dalam kardus-kardus itu telah ditukar ke dalam pecahan kecil yang akan dipakai untuk kepentingan pileg.

"Diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk serangan fajar pada Pemilu 2019 nanti," imbuhnya.

Atas kejadian tersebut, KPK mengingatkan agar masyarakat menjalankan azas pemilu yang adil dan jujur. Basaria juga meminta para pemilih untuk tidak tergiur dengan pemberian uang serangan fajar.

"Kita harap para pemilih bersikap lulur dengan cara menolak setiap bujukan atau pemberian uang serangan fajar dan tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang, karena hal tersebut akan mendorong mereka korupsi saat menjabat," tegas Basaria.

Dalam perkara ini, Bowo ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Indung selaku pejabat PT Inersia dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti.

Politikus partai Golkar itu diduga menerima suap Rp1,5 miliar dari Asty melalui Indung yang merupakan orang kepercayaan Bowo. Di luar Humpuss, Bowo diduga menerima gratifikasi lain terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Sehingga total penerimaan dari Humpuss dan gratifikasi senilai Rp8 miliar.

Bowo Sidik dan Indung disangka melakukan tindak pidana Pasal 12 huruf a atau huru b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Asty dari PT Humpuss disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a ataui huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tag: kpk kpk ott anggota dpr korupsi bakamla caleg bermasalah

Bagikan: