Tim Editor
Iqbal menjelaskan, kunjungannya dalam kapasitas sebagai kepala KSPI untuk mendiskusikan satu hal saja yang berkaitan dengan revisi PP Nomor 78 Tahun 2015.
"Karena itu undangan berkaitan dengan fungsi dan kedudukan saya sebagai Presiden KSPI, maka saya menyatakan saya hadir. Jadi saya memang mewakili kawan-kawan buruh menyampaikan alasan mengapa PP Nomor 78 harus direvisi," katanya, di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara no.4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/4) malam.
Selain itu, kata Iqbal, beberapa serikat pekerja di luar kelompoknya juga menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan PHK. Bahkan, ada juga pembahasan mengenai penangkapan buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang sudah dibebaskan.
"Pak Jokowi merespons baik, beliau sebagai presiden sangat luar biasa. Kita harus apresiasi yaitu berkomunikasi langsung dengan Pak Kapolri, mungkin dan dibebaskan. Sisi kemanusiaannya ditonjolkan, artinya Pak Jokowi bilang ini kan sudah ketemu saya, kok enggak selesai-selesai kasus AMT, kok malah ditahan. Sisi kemanusiaannya sangat luar biasa," tuturnya.
Iqbal juga mengungkap, ada juga usulan yang diberikan Presiden KSPSI Andi Gani untuk membentuk des pidana di Mabes Polri. Katanya, masalah perburuhan-perburuhan yang berhubungan dengan pidana akan ditangani oleh des ini.
Sementara itu, dari pihaknya ada tiga hal yang ditekankan dalam pertemuan dengan Jokowi. Pertama, mengembalikan hak berunding, jadi dalam revisi PP itu harus dikembalikan hak untuk berunding dalam penetapan upah minimum.
Kedua, lanjutnya, formulasi kenaikan upah minimum yang selama ini sepihak ditentukan pemerintah dengan rumus inflasi plus pertumbuhan ekonomi, harus diubah.
“Usulan kami dikembalikan kepada mekanisme Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu melalui perundingan. Ketiga, pemberlakukan upah minumum sektoral di seluruh wilayah Indonesia yang memang ada sektor industri. Hanya itu,” jelasnya.
Upaya redam aksi May Day
Iqbal juga menepis tudingan pertemuan serikat pekerja dengan Jokowi, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meredam aksi demonstrasi pada peringatan Hari Buruh 1 Mei.
"Kita sampaikan juga, kami saya KSPI menyampaikan kami akan May day. Pak Jokowi (menjawab) iya boleh silakan, itu konstitusional, cuma jaga ketertiban dan damai. Inti pesannya damai, Andi Gani KSPSI juga akan May day di Bandung," tuturnya.
Selain itu, Iqbal menilai, tidak ada muatan politis dari pertemuan Jokowi dengan perwakilan serikat pekerja ini, meski dilangsungkannya pasca Pemilu 2019 dan masih dalam suasana politik.
“Enggak, nggak ada nuansa politis, sangat cair. Tapi Pak Moeldoko benar, sangat cair, tenang, Pak Jokowi juga banyak tersenyum dan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan ucapnya.
Tidak ada pembahasan Pemilu
Iqbal juga mengungkap, selama pertemuannya dengan Jokowi tidak ada pembahasan yang berkaitan dengan kontestasi demokrasi Pemilu 2019.
“Enggak ada diskusi itu. Enggak ada diskusi apapun tentang people power ataupun hal-hal yang terkait dengan Pilpres,” katanya.
Selain itu, katanya, pihaknya menangkap gestur Jokowi dalam pertemuan tersebut menggambakan anak bangsa untuk menjaga persatuan, dan kedamaian.
“Karena ini kemungkinan teman-teman Apkindo dan Kadin menurut Andi Gani tidak setuju dan menolak keras. Bahkan Apindo dan Kadin menurut Andi Gani informasinya sudah mengirimkan surat resmi untuk tidak dilakukan revisi PP nomor 78,” tutupnya.
