Tim Editor
Temuan ini, diperoleh BPN Prabowo-Sandi dari hasil verifikasi manual pada website Situng KPU dalam tiga hari terakhir sejak 27 hingga 29 April 2019.
Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya mengungkapkan, timnya telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU atau sebanyak 42 persen. Katanya, dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6 persen.
“Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara,” kata Mustofa di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Mustofa menyebut, temuan kesalahan itu konsisten terjadi dalam tiga hari terakhir dan tanpa adanya perbaikan. Kata dia, kesalahan paling fatal terjadi dari tiga provinsi terpadat di Indonesia yakni provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di Jawa Barat timnya menemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS atau 8 persen, Jateng 706 TPS atau 7,4 persen dan Jatim sebanyak 385 atau 4 persen. Jika dijumlah total kesalahannya mencapai 19,4 persen.
“Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan Paslon 01, dan merugikan Paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan,” tuturnya.
Selain itu, Mustofa bilang, angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. “Ini sangat tidak masuk akal,” imbuhnya Mustofa.
Di sisi lain, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius. Dia menekankan, kesalahan yang terjadi jangan dianggap wajar atau sepele.
“Melihat besarnya prosentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak,” tutur Dahnil.
Dahnil menilai, pemilu yang jujur dan adil tidak akan bisa tercapai jika penyelenggara pemilu tidak kredibel dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, TPF kejahatan pemilu sangat diperlukan.
“Langkah tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dari hal-hal teknis yang diragukan dan membuat sistem itu tidak dipercaya oleh publik,” tutupnya.
