Tim Editor
"Ya boleh, silahkan saja diaudit. Orang IT kita sudah diaudit oleh BPPT kok," kata Ilham di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (15/5) malam.
Tapi, Ilham bilang pihak yang berhak dan punya kewenangan untuk itu, harus berada di posisi tengah-tengah alias netral. Menurut Ilham, bila salah satu kubu menunjuk lembaga lainnya untuk diminta mengaudit IT KPU, maka secara tidak langsung lembaga yang ditunjuk khawatir punya keberpihakan.
"Sekarang gini, bukan nggak boleh, masa peserta yang audit kita. Dimana-mana audit keuangan, audit macem-macem pasti ada orang yang tengah dong," tuturnya.
Ilham kemudian menyarankan kedua kubu tim kampanye pemilihan presiden, BPN dan TKN, untuk mencari lembaga independen yang telah mendapat kesepakatan bersama, untuk mengeksekusi audit forensik tersebut.
"Proses mekanismenya kan nggak begitu, tapi kalau mereka menunjuk orang, juga udah tentu keberpihakan. Bagusnya, cari lembaga independen dan disetujui bersama," ungkap lham.
Supaya kamu tahu, Penasihat ekonomi calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rizal Ramli memaparkan sejumlah temuan kecurangan pada Pemilu 2019. Rizal menyoroti kesalahan hitung yang dilakukan oleh KPU. Dia mempertanyakan mengapa bisa terjadi salah input data suara.
"Kok bisa salah input? Komputer ada namanya front end. Kalau salah masukkan otomatis ditolak. Ada juga namanya back end. Nah ini yang bisa diubah-ubah. Misal 01 dapat sekian, ditambahkan. Misal 02 dapat sekian, dikurangin. Jadi kecurangan paling besar ada di back end komputer,” jelasnya.
Rizal menantang KPU untuk mau dilakukan audit forensik. Hal ini, katanya, menentukan keprofesionalan dari lembaga penyelenggara pemilu. Dia menilai, audit ini penting untuk membongkar adanya kecurangan.
