Tim Editor
"Ada pihak-pihak yang kecewa dan belum menerima kekalahan lalu mencoba membuat gerakan menghasut rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/5/2019).
Meski membuat gerakan yang bertujuan menghasut rakyat, Hasto bilang, gerakan ini enggak bakal efektif karena kultur masyarakat Indonesia lebih menyukai kedamaian dan toleransi, serta menggunakan musyawarah sebagai langkah menyelesaikan perbedaan.
Sekretaris Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin ini juga bilang, suasana politik di Indonesia pun cenderung aman. Apalagi, mekanisme hukum sudah dilaksanakan bagi siapa pun yang kedapatan melanggar.
Kembali terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden bersama pasangannya Ma'ruf Amin, lanjut Hasto, merupakan bukti bentuk kedaulatan rakyat. Apalagi, dalam Pilpres 2019 yang lalu, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80 persen.
"Partisipasi pemilih mencapai di atas 80 persen. Itulah yang menjadi basis legalitas dan legitimasi tertinggi kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin," ungkapnya.
Bagi siapa pun yang tidak menempuh jalan konstitusional, Hasto bilang, sama saja seperti melawan hukum negara. Berdasarkan keyakinan itu, Hasto pun yakin tak bakal ada pengerahan massa secara besar-besaran saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang.
"Massa riil itu ya rakyat sendiri, itulah kekuatan penopang kekuasaan yang sejati. Puncak rekapitulasi nasional tersebut harus menjadi bagian instrumen peningkatan peradaban demokrasi Indonesia," paparnya.
Supaya kalian tahu, ada banyak rencana aksi massa pada hari penetapan hasil Pemilu 2019. Aksi massa itu akan terkonsentrasi di dua titik berbeda yakni di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kalau sebelumnya, politikus senior PAN Amien Rais sempat menyerukan akan menggunakan people power bila terjadi kecurangan di Pemilu 2019. Kini Titiek Soeharto menyerukan gerakan aksi kedaulatan rakyat yang rencananya bakal berlangsung selama tiga hari berturut-turut.
Mantan istri Prabowo Subianto ini bilang bakal ada ribuan orang yang bakal mengawal aksi ini. Adapun tuntutan yang disampaikan yaitu meminta penyelenggara pemilu mendiskualifikasi Joko Wido sebagai calon presiden.
