Gugatan Prabowo ke MK yang Deja Vu

Tim Editor

Kubu Prabowo mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke MK (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat hasil Pilpres 2019. Dengan dalil adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Rasa-rasanya pernyataan dugaan Pemilu 2019 yang dianggap banyak kecurangan sering kali terucap dari kubu Prabowo. Apalagi setelah kembali kalah dari Joko Widodo yang kini berpasangan dengan Ma'ruf Amin.

Setidaknya ada tujuh gugatan yang dilontarkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi ke MK. Mulai dari membatalkan keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

"Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019," kutip era.id dari berkas petitum gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Minggu (26/5).

Dalam gugatannya ke MK, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menggunakan Pasal 22 e ayat 1 UUD 1945 sebagai dalil permohonannya. Di mana menerintahkan termohon dalam posisi ini (KPU) untuk melaksanakan pemilu ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia. 

Itu artinya secara tidak langsung, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga meminta MK untuk mendiskualifikasi Jokowi dan menetapkan Prabowo sebagai Presiden atau meminta KPU untuk menggelar pemilu ulang. 

Hal ini tentu akan berbenturan dengan Pasal 475 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu serta Pasal 8 Peraturan MK (PMK) No.4 Tahun 2018 yang membatasi persengketaan pemilu baik Pileg maupun Pilpres hanya pada masalah hasil penghitungan suara. Itu pun setelah proses pembuktian di MK.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan keputusan KPU, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara sah. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mendapat 68.650.239 suara. Selisih keduanya di Pilpres 2019 ini 16.957.123 suara. 



Deja Vu

Momen ini makin terasa Deja Vu, ketika kita mengingat ini adalah pertarungan kedua Prabowo dan Jokowi setelah Pilpres 2014 lalu. Di mana kala itu, Prabowo berpasangan dengan cawapres Hatta Rajasa yang juga menggugat hasil pilpres ke MK.

Kala itu tim hukum Prabowo-Hatta menggugat Jokowi-JK di MK, dan menyampaikan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara Jokowi-JK dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan Pilpres 2014 cacat hukum karena berbagai alasan. 

Dirangkum dari Kompas.com, pada 21 Agustus 2014, MK menolak seluruh gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kubu Prabowo karena tidak terbukti adanya kecurangan Pilpres 2014 yang masif, sistematis dan terstruktur. Putusan itu diketok Hamdan Zoelva sebagai ketua majelis hakim MK. 

"Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak dibuktikan oleh kesaksian saksi yang diajukan dalam persidangan, serta tidak disertai oleh alat bukti lain yang memadai," tulis putusan MK tentang Pilpres 2014.

Jadi apa yang dilakukan kubu Prabowo ini semacam Deja Vu dari peristiwa yang dulu pernah dilakukannya kini kembali lagi terulang. 

Tentunya proses gugatan kubu Prabowo di Pilpres 2019 ini masih panjang. Karena baru Jumat (25/5) kemarin, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mendaftarkan berkas sengketa ke MK. Apalagi sidang putusannya baru akan digelar pada 28 Juni 2019 mendatang.
 

Tag: perlawanan terakhir prabowo mk uji uu ormas

Bagikan: