Pemprov DKI Cocok dengan Denny Indrayana Tangani Perkara BMW

Tim Editor

Advokat Denny Indrayana (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif setuju dengan langkah Pemprov DKI yang menunjuk Denny Indrayana menjadi kuasa hukum untuk mengurusi sengketa lahan Stadion BMW (Bersih Manusiawi dan Berwibawa) di Jakarta Utara. 

Kata Syarif, pengalaman Denny cukup mumpuni karena pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Denny juga dianggap sebagai seorang yang ahli dalam bidang hukum tata negara.

"Ya bagus lah, kan dia punya pengalaman sebagai mantan Wamen (wakil menteri) dan kan talennya bagus," kata Syarif di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019). 

Buat dia, jadi sudah tepat bila Pemprov DKI memberikan kuasa hukum sengketa lahan BMW pada Denny Indrayana lantaran mempunyai kompeten di bidang hukum. Apalagi sengketa lahan itu sudah lama bergulir.

"Kalau masalah lama gak selesai, berarti sangat sulit. diperlukan orang yang punya jam terbang yang panjang, ya Denny Indrayana itu," tutur dia.

Anggota DPRD DKI Jakarta itu juga menduga lawan yang dihadapi Pemprov DKI soal kepemilikan lahan BMW kuasa hukum yang kuat. Bisa saja PT Buana Permata Hijau memberikan kuasa ke Yusril Ihza Mahendra. 

"Pasti dari sana lawannya juga kuat. kita belum tahu di sana siapa pengacaranya. Apa Pak Yusril juga? Jangan-jangan dia lagi," duga Syarif.

Denny dan Yusril pernah berseteru dalam gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Yusril menjadi ketua tim kuasa hukum dari pasangan Jokowi-Maruf. Sedangkan Denny menjadi anggota kuasa hukum dari kubu sebelah. Seperti yang kita tahu, gugatan yang disusun Denny cs dimentahkan oleh sembilan hakim konstitusi tanpa adanya perbedaan pendapat.


Denny Indrayana di sidang Mahkamah Konstitusi (Anto/era.id)

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memilih Denny Indrayana sebagai kuasa hukum Pemprov DKI untuk mengurusi kasus sengketa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Stadion BMW atau Jakarta Internasional Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Saat ini, Pemprov DKI berencana mengajukan banding dengan PT Buana Permata Hijau yang sebelumnya telah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena putusan belum inkrah, Anies merasa masih ada jalan. 

"Alhamdulillah kantor hukum kami mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan, untuk menjadi kuasa hukum terkait lahan BMW di PTUN Jakarta," kata Denny saat dihubungi, Selasa (2/7/2019).

Mulanya, Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas sengketa penerbitan dua Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor 314 dan 315 di Kelurahan Papanggo atas nama Pemerintah RI dan Pemprov DKI Jakarta yang diterbitkan pada pada 18 Agustus 2017 silam.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan BPN Jakarta Utara Nomor 314 dan 315 tersebut. Dalam kasus ini, Pemprov DKI turut menjadi tergugat intervensi.
 

Tag: pemprov dki jakarta

Bagikan: