Tim Editor
Dalam sebuah kesempatan, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak menjelaskan besarnya keresahan di kalangan warga binaan soal pemenuhan hasrat seksual mereka.
"Munculnya homoseksualitas dan lesbian ... Bagaimana seseorang sudah berkeluarga, masuk ke lapas, otomatis kan kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan," tuturnya di Sarana Olah Raga (GOR) Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/7).
Pernyataan Liberti dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jawa Barat, Abdul Aris. Menurutnya, Selain tak terpenuhinya kebutuhan seksual warga binaan, overcapacity yang terjadi di penjara-penjara --baik itu lapas atau pun rutan-- Jawa Barat juga diyakini sebagai penyebab penyimpangan seksual.
Aris memaparkan, saat ini jumlah narapidana di Jawa Barat mencapai 23.861 orang. Padahal, daya tampung rata-rata daya tampung penjara Jawa Barat hanya 15.658. "Terjadi over-kapasitas sebanyak kurang lebih 52 persen," katanya.
Menurut Aris, indikasi penyimpangan perilaku seksual di kalangan warga binaan tercium lewat pemantauan perilaku yang dilakukan para petugas sipir. Langkah-langkah meredam pun sejatinya sudah dilakukan petugas, misalnya dengan memberi pendampingan terhadap warga binaan yang terindikasi.
Dalam pandangan Aris, penyimpangan perilaku seksual yang terjadi di kalangan warga binaan ini cukup mengkhawatirkan. Menurut temuan petugas, penyimpangan perilaku seksual tak hanya terjadi atas dasar suka sama suka. Beberapa kejadian bahkan dilakukan dengan paksaan, di mana ada seorang warga binaan yang dipaksa melakukan oral seks kepada sesamanya.
"Iya, artinya yang terindikasi kita lakukan begitu. Kan ada korban tuh. Ada yang disuruh dipaksa melakukan oral seks. Yang korban juga kita terapi, pelaku kita disiplinkan," kata Aris dikutip dari Detik, Selasa (9/7/2019).
Selain pendampingan, pihak rutan dan lapas juga memisahkan warga binaan yang terindikasi. "Iya, kan dicek kamarnya, sudah berapa lama dia di situ, sudah sejak kapan dia melakukan itu. Jadi terhadap pasangan itu dipisah, keduanya dipindahkan," tuturnya.
Ilustrasi (Ilham/era.id)
Bilik bercinta
Di Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat suara. Anggota Komisi III, Arteria Dahlan kembali mengangkat wacana untuk mengakomodasi kebutuhan biologis para warga binaan lewat bilik bercinta. Realisasi rencana ini, kata Arteria akan kembali didorong lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan.
"Kalau baca RUU Pemasyarakatan, nanti kita siapkan yang namanya bilik bercinta. Kita atur sedemikian rupa, kita atur hubungan warga binaan dengan keluarganya tidak putus. Itu makanya mungkin masalahnya memang begitu kompleks," kata Arteria.
Arteria optimis, proses pembahasan RUU ini akan selesai sebelum berakhirnya masa jabatan para anggota DPR periode 2014-2019 pada 30 September mendatang. "Kami sudah bahas. Mudah-mudahan, sampai akhir masa sidang, akhir periode kita ini sebelum 30 September selesai semua," tambahnya.
Di banyak negara, bilik bercinta adalah hal yang wajib ada dalam penjara sebagai pemenuhan hak biologis warga binaan. Di Spanyol, suami atau istri warga binaan diizinkan berkunjung setiap empat hingga delapan pekan sekali. Dalam kunjungan itu, mereka diizinkan menggunakan ruangan khusus yang dilengkapi kamar mandi, handuk bersih, hingga kondom selama tiga jam.
Rusia juga begitu. Di negeri pecahan Uni Soviet itu, istri dan suami warga binaan diberikan waktu kunjungan dengan batas maksimal 72 jam dalam satu tahun. Di penjara-penjara Rusia, pemerintah menyediakan ruangan penuh privasi. Di Arab Saudi, fasilitasnya penjara bahkan lebih nyaman.
Dikutip dari China Morning Post, pemerintah Saudi menyediakan fasilitas berupa kasur queen size di dalam bilik bercinta para tahanan. Bahkan, penjara menyediakan pakaian bersih lengkap dengan teh dan makanan ringan. Kunjungan itu konon dibatasi maksimal satu bulan sekali.
