Amien Rais: Pertemuan Prabowo-Jokowi Tak Bagi-Bagi Jatah

| 16 Jul 2019 21:35
Amien Rais: Pertemuan Prabowo-Jokowi Tak Bagi-Bagi Jatah
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (Mery/era.id)
Jakarta, era.id - Prabowo Subianto dan Amien Rais melakukan pertemuan, hari ini. Namun, pertemuan ini luput dari media karena ketidakpastian tempat keduanya bertemu. 

Usai pertemuan, Amien menggelar konferensi pers menyampaikan isi dari pembahasannya dengan Prabowo. Amien merahasiakan lokasi pertemuannya dengan Prabowo. 

Ketua Dewan Kehormatan PAN ini menjelaskan, pertemuannya itu membahas tentang pertemuan Prabowo dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Prabowo menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi tak membahas jatah kursi menteri atau jabatan apapun.

"Jadi ini firm, tidak ada pembicaraan mengenai siapa dapat apa bagaimana kapan dan sebagainya. Jadi hanya betul-betul pertemuan dua tokoh yang intinya supaya tidak ada lagi cebong dan kampret," katanya, saat konferensi pers, di kediamannya, Jalan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Amien menambahkan, setelah Prabowo dan Jokowi bertemu, tak ada lagi pertemuan lanjutan. 

"Sama sekali belum perlu ada, jadi ke dalam kita lihat dulu yang berkembang, yang jelas tak boleh grusa grusu, nanti malah enggak matang. Jadi ini sekali lagi, ini masalah yang enteng teng teng teng, bangsa kita pernah alami yang ribet selesai, cuma ini, cuma ecek-ecek," tuturnya.

Selain itu, kata Amien, Rabu (17/8) malam, Prabowo akan mengundang dewan pembina Partai Gerindra untuk musyawarah membicarakan langkah selanjutnya menindaklanjuti pertemuannya dengan Jokowi.

"Menurut beliau, yang namanya rekonsiliasi itu memang harus betul-betul objektif. Kemudian peta ke depan lantas mapping, political map-nya itu bagaimana. Kalau memang betul untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, memperkuat ketahanan bangsa, perbaikan kekuatan militer dan lain lain, kemudian pro kepada rakyat, pro pasal 33 1945 maka semua bisa dipertimbangkan kalau mau rekonsiliasi," tuturnya.

Selain itu, kata dia, perlu juga berhitung soal kekuatan yang mereka miliki. Paling tidak, versi KPU yang diperkuat putusan MK, yaitu 55 persen untuk suara Jokowi-Ma'ruf dan 45 persen Prabowo-Sandi.

"Paling tidak 55-45. Kalau betul ya, nah kalau tidak itu namanya kooptasi dan itu tentu tidak akan bisa dan jelas sekali akan memilih sebagai oposisi yang bertanggung jawab, demokratis, terbuka, santun, etis, ethicle juga kemudian juga ada loyal dan objektif," ucapnya.

Amien juga mengajak semua pihak untuk menunggu hasil musyawarah Prabowo dari dewan pembina Gerindra. Namun, dia berpendapat, sebaiknya memang ada oposisi yang relatif tangguh di parlemen.

“Partai yang selama ini mendukung adil makmur, itu lebih indah, dan ini biasalah. Politik itu come and go. Jadi enggak usah lantas secara mutlak harus dipertahankan terus dibela mati-matian. Tapi semua berjalan secara roda berputar, kekuasaan berputar, jadi ini enteng-enteng sajalah," tutupnya.

Rekomendasi