Tim Editor
Rencananya, seluruh pusat pemerintahan akan pindah ke sana. Anggaran yang digunakan ditaksir mencapai Rp466 triliun.
Rencana ini tampaknya tak akan berpengaruh pada Jakarta, ibu kota saat ini. Termasuk gelaran politiknya, semisal Pilkada Jakarta.
Memang belum ada kepastian tentang pelaksanaan Pilkada Jakarta. Sebab, UU Pilkada terbaru menyatakan Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak di 34 provinsi dan ratusan kota/kabupaten. Sementara, masa kepemimpinan gubernur Jakarta akan habis pada 2022.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno mengatakan, Pilkada Jakarta tetap akan menarik. Sebab, menurutnya, Jakarta adalah pusat peradaban Indonesia dan simbol kemajuan ekonomi.
"Makanya tetap seksi pilkada Jakarta. Banyak pusat bisnis di Jakarta ini yang akan tetap menjadi magnet semua orang," tuturnya, ketika dihubungi era.id, di Jakarta, Rabu (31/7/2019).
"Jakarta pusat segala hal. Meski pusat pemerintahan pindah tidak otomatis, pusat bisnis dan lain-lain juga akan pindah,” lanjutnya.
Keyakinan yang sama muncul dari Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Dia berkata, proses pemindahan ibu kota memakan waktu lama. Sehingga, pesta politik di Jakarta, sebelum ibu kota benar-benar pindah, akan tetap seksi diperebutkan dan jadi pusat pemberitaan.
"Karena ibu kota yang baru belum stabil. Belum jadi magnet. Makanya DKI Jakarta masih menjadi magnet," tutur Ujang.
Namun, menurut Ujang, kondisinya akan berbeda jika ibu kota sudah terbentuk, serta pemerintahan sudah berjalan dan stabil dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau sudah begini, dia ragu Pilkada di Jakarta jadi suatu yang menarik perhatian.
"Ibu Kota Baru di Kalimantan kan masih belum jalan. DKI Jakarta masih menjadi melting point. Tempat berkumpulnya suku, budaya, dan agama. Semuanya masih ada di DKI Jakarta. Mungkin jika sudah 5 atau 10 tahun stabil ibu kota yang barunya,” ucapnya.
