Tim Editor
Dari 171 daerah itu, ada tiga provinsi di Pulau Jawa yang turut serta, yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketiganya punya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang sangat banyak. Jawa Barat dengan 32,8 juta DPT, Jawa Tengah 27,4 juta DPT, dan Jawa Timur dengan 30,9 juta DPT.
Kalau digabung, jumlahnya hampir setengah dari total DPT se-Indonesia pada tahun 2014, yaitu 188 juta. Jumlah ketiga provinsi tadi bisa menjadi modal kemenangan untuk Pemilu 2019. Namun, di tiga wilayah tadi, ternyata banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Ini yang menjadi pekerjaan rumah gubernur terpilih nanti. Silakan simak infografis yang dibuat tim era.id di bawah ini:
Infografis. (Ayu/era.id)
Jawa Barat
Ada empat calon yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat. Mereka adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Demokrat dan Golkar), TB Hasanuddin-Anton Charliyan (PDIP), Sudrajat-Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, Gerindra), dan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, Hanura). Keempatnya diprediksi memiliki kekuatan yang sama.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Bandung), Idil Akbar prihatin, di daerah dengan penduduk terbanyak itu masih dihinggapi sejumlah masalah kemanusiaan. Dia meminta gubernur terpilih nanti bisa menuntaskan masalah yang ada di Jawa Barat.
"Perlu peningkatan perekonomian di Jawa Barat yang berimbas pada daya beli masyarakat. Kemudian, gubernur nanti harus progresif bagaimana lapangan pekerjaan untuk masyarakat Jabar. Dan, Ketiga, kebijakan mengenai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” kata dia.
Selain pembangunan masyarakat, Idil juga melihat perlu pembenahan di bidang pembangunan infrastruktur. Dia menilai, infrastuktur di Jawa Barat belum merata. Pembangunan masih terjadi di perkotaan dan belum menyentuh pedesaan.
"Terutama di daerah-daerah yang notabene masih cukup jauh dari jangkauan wilayah perkotaan. Saya kira ini penting juga untuk kemudian diprioritaskan karena bagaimana pun infrastruktur bisa untuk kemudian jadi fasilitas masyarakat, mempermudah akses dan segala macam,” tutur Idil.
Jawa Tengah
Pilkada Jawa Tengah akan diikuti dua pasangan calon, satu di antaranya adalah petahana. Dia adalah Ganjar Pranowo yang berpasangan Taj Yasin Maimoen yang didukung PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem. Ganjar akan melawan pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziyah yang diusung, Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.
Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Semarang), Teguh Yuwono mengatakan gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti harus pro terhadap rakyat kecil dan bukan sekadar jargon kampanye saja. "Sosok gubernur yang dicari adalah gubernur yang pro dan membela rakyat kecil sampai sekuat tenaga. Gubernur yang mampu menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas membangun Jawa Tengah dengan utama," kata dia.
Di sisi lain, dia mengatakan, pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah tidak bisa berjalan sendiri. Dia berharap, pembangunan infrastruktur sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan.
"Prioritas fisik dan infrastruktur yang selama ini sudah diprioritas harus dibarengi pembangunan ekonomi kerakyatan yang riil dan nyata di masyarakat. Ekonomi kerakyatan dan eksekusinya secara konsisten. Bukan hanya sekedar jargon saja,” tambahnya.
Jawa Timur
Di Pilkada Jawa Timur, ada dua calon yang akan bertarung, yaitu Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Khofifah-Emil didukung Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, Demokrat, dan PAN. Sedangkan, Gus Ipul-Put Sukarno didukung PDIP, PKB, PKS, dan Gerindra
Pengamat politik Universitas Muhammdiyah Malang, Wahyudi Winarjo menyebut ini sebagai pertarungan dua mantan menteri. Gus Ipul merupakan mantan Menteri PPDT era SBY, sementara Khofifah adalah Menteri Sosial era Jokowi
"Dua-duanya menteri yang suka blusukan di Jawa Timur. Mereka pasti mampu lah menyelesaikan masalah di Jatim," kata dia.
Tapi, ada masalah besar yang mesti diselesaikan gubernur Jawa Timur terpilih nanti. Di antaranya pemberantasan korupsi dan pemanfaatan sumber alam. Wahyudi pun berharap, dua masalah itu bisa dibereskan oleh gubernur terpilih nanti.
“Jawa Timur itu termasuk yang persentase korupsinya tinggi, berarti PR pertama adalah bagaimana pemberantasan korupsi. Kedua, kita tahu jatim itu natural resources, sumber alam, yang luar biasa, banyak yang belum digarap,” ujarnya.
“Dan kita harap, gubernur terpilih nanti harus mengembalikan Jatim sebagai provinsi kedua setelah DKI Jakarta. Jatim merupakan barometer dari segalanya, barometer politik, ekonomi, saya kira harus ada pendekatan yang teringrasi, untuk membawa Jatim mengembangkan potensi. Sejarah nasional, sejarah nusatara itu berawal dari Jatim, baik Singosari, atau Majapahit,” tambah Wahyudi.
