Gugatan ke MK Buktikan Mahasiswa Tak Cuma Jago di Jalan

Tim Editor

Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR tanggal 23-24 September (era.id)

Jakarta, era.id - Mahasiswa merealisasikan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di hadapan hakim konstitusi, mereka menguji materi perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Langkah ini membuktikan perjuangan mahasiswa serius. Bukan hanya di jalanan, mereka juga menghajar UU meresahkan itu lewat jalur peradilan.

Di sisi lain, mahasiswa menyadari adanya ketidakpastian hukum dari permohonan yang mereka ajukan. Bagaimanapun, perubahan UU KPK yang baru belum diundangkan. Hal itu akan berdampak pada nasib permohonan mereka di MK. Karenanya, mahasiswa tetap mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Harapannya, pak Jokowi dengarkan kami supaya keluarkan Perppu mengembalikan UU KPK yang lama sebagai tanggapan atas masalah ini," kata kuasa pemohon uji materi, Zico Leonard, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

"(Jika belum ada nomor Undang-Undang), permohonan tidak diterima karena kehilangan objek. Salah satu caranya (jika uji materi tak diterima), kamu mau sampaikan agar Pak Jokowi keluarkan Perppu," tambah dia.

Terkait uji materi ini, Zico melihat hal tersebut sebagai upaya membuka peluang agar Jokowi tergerak untuk membatalkan UU KPK yang baru. Bukan apa-apa. Selama ini aksi demonstrasi mahasiswa banyak dikritik kalangan elite, termasuk presiden. Mereka meminta mahasiswa mengambil langkah hukum ke MK untuk memperjuangkan ketidaksepakatan mereka terhadap UU KPK.

"Ketika kami turun ke jalan, jawaban Jokowi tidak ada Perppu. Tapi saat didatangi akademisi, dia langsung bilang akan dipertimbangkan. Sekarang kami mau tunjukan ini jalan akhir kami. Kami masih berharap bapak Jokowi dengarkan suara kami," ucapnya.


Zico Leonard di Gedung MK (Diah/era.id)


Sebagai informasi, MK menggelar sidang pendahuluan uji materi revisi UU KPK dengan nomor perkara 57/PUU-XVII-2019. Terdapat dua gugatan yang diajukan, yakni formil dan materiil. Pada gugatan formil, mereka meminta perubahan UU KPK yang baru dibatalkan. Mereka mempermasalahkan proses pembentukan UU yang ujug-ujug disahkan tanpa melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

"Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan tertutup dalam waktu yang sangat terbatas," tutur Zico.

Dalam gugatan materiil, Zico mempersoalkan Pasal 29 ayat (9), Pasal 30 ayat (13), dan Pasal 31 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang memuat soal syarat pemilihan dan penetapan pimpinan KPK. Zico bilang, pasal ini tak memuat mekanisme hukum yang jelas jika ada pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.

Seperti yang kita tahu, ada kontroversi pada pimpinan KPK terpilih Firli Bahuri karena diduga meakukan pelanggaran etik yang dilakukan saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

"Terlepas benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan ke Firli, seharusnya ada upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat terang hal tersebut demi menghilangkan fitnah di masyarakat," ungkapnya.

Tag: ruu tipikor rkuhp adalah aksi mahasiswa 23-24

Bagikan: