Soal Perppu KPK: Jokowi di Antara Parpol dan Massa

Sy mengantisipasi dua skenario di meja percaturan politik ttg PERPPU:

1) @jokowi tidak keluarkan PERPPU;

Parpol2 pendukung Presiden hepi2, demo2 membesar. Legitimasi Parpol2 + Presiden terpuruk;

2)@jokowi kukuh keluarkan PERPPU, Parpol2 pendukung ngamuk; demo2 dukung @jokowi https://t.co/qSjK2SvFAh

— tamrintomagola (@tamrintomagola) October 3, 2019

Jokowi sebelumnya, menyatakan dirinya sedang mempertimbangkan usulan masyarakat sipil untuk menerbitkan Perppu. Hal itu disampaikan usai menemui perwakilan tokoh masyarakat, yang terdiri dari akademisi, seniman, hingga budayawan.

Pertemuan itu membahas banyak hal tentang penyelesaian kontroversi revisi UU KPK. Sebab, revisi UU KPK itu adalah satu dari sejumlah alasan yang membuat massa turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa secara masif.

Baca Juga : Asal Tahu Saja Demo Bukan Cuma Milik Mahasiswa Pergerakan

Tapi, pernyataan Jokowi tentang niatnya membuat Perppu mendapat respons dari partai politik. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, misalnya, mengatakan partai-partai pengusung sepakat menolak penerbitan Perppu KPK.

"Presiden bersama seluruh partai-partai pengusung mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata Surya Paloh, kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan keputusan Jokowi akan mengisyaratkan keberpihakannya: kepada partai politik atau kepada masyarakat. Kalau tidak mengeluarkan Perppu, berarti Jokowi enggan menimbang hal-hal yang telah terjadi di jalanan selama ini.

"Ketimbang apa yang terjadi di luar sini, yang mahasiswanya sudah ada yang meninggal, digebukin polisi," kata Bivitri, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

Sementara, koalisi masyarakat dan mahasiswa akan terus menagih janji Jokowi dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Mereka menunggu ketegasan Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menolak aturan yang ada dalam revisi UU KPK.