Tim Editor
Rincian anggaran tersebut masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020, yang sedang dibahas DPRD periode 2014-2019 dan akan dilanjutkan oleh periode 2019-2024.
Pertama, Anies tak tahu soal pengajuan anggaran sebesar Rp2.422.281.923 (Rp2,4 miliar) dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI untuk rehabilitasi rumah dinasnya.
Pengajuan rehabilitasi rumah yang berada di Jalan Taman Suropati No. 7, Menteng, Jakarta Pusat ini masuk dalam KUA-PPAS 2020 di bidang kerja Komisi D DPRD DKI. Soal ini, Anies belum mau menanggapi.
"Belum (ada komentar). Nanti dicek Biro Umum aja," jawab Anies singkat, Minggu (6/10).
Kedua, soal pengadaan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta pada tahun 2020 akan naik menjadi Rp26,5 miliar.
Dalam KUA-PPAS 2020 di Komisi A, anggaran sebesar itu menghasilkan total 48 dokumen yang berisi laporan bulanan sejumlah bidang kerja dalam TGUPP. Jika dihitung, satu dokumen menghabiskan anggaran Rp500 juta.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, besaran anggaran tersebut meningkat, yaitu sekitar Rp7,5 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019 sebesar Rp18,99 miliar.
Tapi, Anies membantah pengajuan anggaran TGUPP sebesar itu. Padahal, nominal tersebut sudah masuk dalam draf KUA-PPAS, yang artinya lewat persetujuan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Anggarannya tidak berubah," kata Anies.
Anies tak tahu anak buahnya mengajukan asumsi kebutuhan anggaran TGUPP selama setahun ke depan mencapai Rp26,5 miliar. Karenanya, Anies bermaksud merevisi besaran anggaran tersebut lewat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Nanti saya panggil orang yang bikin perubahan (anggaran)," tutup Anies.
