KPK yang Ngebut OTT Jelang UU KPK Baru

Tim Editor

Gedung KPK (Wardhany/era.id)

Jakarta, era.id - Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru bakal berlaku pada 17 Oktober 2019 atau kurang dari 24 jam lagi. Meski begitu, KPK seakan tak ingin kendur dalam memberantas korupsi.

Bahkan, Senin (14/10) lembaga yang masih diketuai oleh Agus Raharjo, dkk ini terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Setidaknya ada tiga operasi senyap yang telah dilakukan tim penindakan KPK di Indramayu, Kalimatan Timur, dan Medan.

Tak main-main, KPK menangkap kepala daerah di tiga lokasi itu dan telah menetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (15/10) malam.

Sedangkan untuk di Medan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kepala daerah yang ditangkap saat operasi senyap sudah dibawa ke Jakarta untuk menjalankan pemeriksaan lanjutan.

"Ada tim yang ditugaskan di Medan. Kepala daerah dibawa pagi ini ke Jakarta. Enam lainnya masih diperiksa di Polrestabes Medan," kata Febri kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).

Dari kegiatan di Medan itu, KPK juga menyita uang dengan nilai ratusan juta dan hingga kini masih dalam proses penghitungan. "Diduga ada setoran dari Kepala Dinas kepada kepala daerah," ungkapnya.

Selain Medan, Kepala Daerah Kalimantan Timur bersama 5 orang lainnya yang juga terjerat OTT baru saja tiba di Jakarta untuk menjalankan pemeriksaan lanjutan. Febri bilang, enam orang tersebut dibawa dari Kalimantan Barat menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

OTT di Kaltim ini dilakukan berbarengan dengan operasi di Indramayu. Menurut Febri, operasi senyap Kaltim ini dilakukan secara pararel di Samarinda, Bontang, dan Jakarta. Di Jakarta, lembaga anti rasuah ini mengamankan Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII. Sementara sisanya yang berasal dari unsur PPK dan swasta diamankan di Kaltim.

"Kami menduga pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multi years senilai Rp 155 milyar pada Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara - Kementerian PUPR," jelas Febri.


Ilustrasi presscon OTT KPK (Wardhany/era.id)

Pemberian, Febri bilang, tidak dilakukan secara konvensional namun menggunakan modus ATM. Caranya, pihak rekanan memberikan ATM pada pejabat di BPJW XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik oleh pihak swasta.

"Total uang yang telah diberikan melalui ATM tersebut sekitar Rp1,5 Milyar. KPK mengamankan barang bukti ATM dan buku tabungan atau rekening bank yang digunakan pihak swasta untuk mentransfer uang," ungkap dia.

Sedangkan untuk Bupati Indramayu Supendi, KPK telah menetapkan dirinya sebagai tersangka penerima suap dalam kasus suap berkaitan dengan proyek PUPR. Penetapan Supendi sebagai tersangka diumumkan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan lewat konferensi pers.

Basaria mengatakan, setelah OTT di Indramayu berjalan dan sejumlah pihak yang ditangkap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, akhirnya KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Sebagai penerima, KPK menetapkan dua tersangka lainnya selain Supendi yaitu Sebagai penerima Omarsyah selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dan Wempy Triyono selaku Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Sementara pemberi adalah pihak swasta yaitu Carsa.

Supendi, Omarsyah, dan Wempy diduga menerima uang dalam besaran yang berbeda-beda dari Carsa. Uang itu diduga berkaitan dengan 7 proyek di Dinas PUPR yang nilai totalnya kurang-lebih Rp15 miliar.

Basaria lantas menjelaskan, uang yang diterima Supendi sebesar Rp200 juta dipergunakan oleh Bupati Indramayu itu untuk berbagai keperluan pribadinya termasuk membayar dalang acara wayang kulit.

"Pertama, Mei 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk THR. Kedua, 14 Oktober 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah," jelas Basaria.



Selain mengungkap adanya penerimaan uang oleh Supendi, KPK juga mengungkap, Carsa yang merupakan tersangka pemberi suap dari pihak swasta menggunakan 'mangga manis' sebagai kode suap. Tak hanya itu, Carsa juga memilih toko penjual mangga di pasar sebagai tempat transaksi.

"CAS (Carsa) meminta sopir bupati untuk bertemu di toko penjual mangga di pasar dan menyampaikan bahwa ia sudah menyiapkan 'mangga yang manis' untuk Bupati. CAS juga meminta sopir bupati untuk datang dengan motor yang memiliki bagasi di bawah jok untuk menaruh uang," ungkap Basaria.

Sesampai di lokasi, staf Carsa menaruh uang dalam kresek hitam ke bawah jok motor sopir bupati bernama Sudirjo yang kemudian mengantar uang tersebut ke rumah dinas Supendi lewat pintu belakang. Selanjutnya, Carsa lantas menghubungi Supendi dan mengkonfirmasi pemberian uang sebesar Rp 100 juta telah dikirimkan melalui sopirnya.

Sahnya UU KPK Baru

Perlu diketahui, UU KPK baru yang sudah disahkan di DPR baru akan berlaku pada 17 Oktober besok. Jika merujuk pada tanggal sidang paripurna DPR yang mengesahkan revisi UU KPK pada tanggal 17 September 2019, artinya UU KPK baru akan diundangkan pada 17 Oktober 2019 seturut waktu 30 hari apabila Presiden Jokowi tidak menandatanganinya.

Hitung-hitungan itu juga disampaikan oleh pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti. Dia mengatakan, apabila Presiden tidak menandatangani UU KPK, maka secara otomatis UU tersebut berlaku sejak tanggal pengundangan.

"Otomatis (UU KPK berlaku pada 17 Oktober 2019). Jadi kan 30 hari itu adalah pengundangan. Dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan itu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, terus pengundangan. Nah, pengesahan itulah yang namanya tanda tangan presiden, kalau tanda tangan presiden itu tidak didapatkan, dia langsung pengundangan 30 hari, jadi dia otomatis berlaku pada tanggal pengundangan itu ketika dia dapat nomor," kata Bivitri, Senin (14/10).

Sampai saat ini, Jokowi belum memberikan kepastian akankah akan mengeluarkan perppu untuk menganulir UU KPK baru yang ditolak oleh publik tersebut. Pihak Istana dalam pernyataan terbarunya cenderung memilih jalur judicial review, yakni mempersilakan pasal-pasal dalam UU KPK baru digugat ke MK.


 

Tag: kpk ruu tipikor

Bagikan: