Menteri Dilarang Deklarasi Nyapres Sebelum 2024

| 18 Oct 2019 14:13
Menteri Dilarang Deklarasi <i>Nyapres</i> Sebelum 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Wardhany/era.id)
Jakarta, era.id - Hingga menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, Presiden terpilih Joko Widodo masih menutup rapat informasi siapa saja calon pembantunya di Kabinet Kerja Jilid 2.

Sebagai salah satu pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin, PDI Perjuangan kemudian menyebut ada lima pintu rekrutmen yang bisa digunakan oleh Jokowi untuk mencari calon menterinya.

"Guna mendapatkan menteri yang hebat dan berkualitas, maka ada lima pintu rekrutmen calon menteri: Partai Politik, profesional-fungsional, pemimpin daerah, aparatur sipil negara (ASN), dan tokoh masyarakat," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lewat keterangan tertulisnya, Jumat (18/10/2019).

Hasto menilai, lima pintu rekrutmen ini bisa jadi jalan bagi Jokowi untuk mencari menteri yang ideal dengan kriteria kepemimpinan negarawan, profesionalitas, kemampuan teknokratik, dan keteladanan pemimpin.

Apalagi di periode kedua, pemerintahan Jokowi akan menghadapi beragam tantangan. Selain itu, di periode 2019-2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin harus memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyat, bangsa, dan negara.

Dia juga mencontohkan, penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sebagai salah satu contoh tantangan yang bakal dihadapi oleh para menteri Jokowi di periode mendatang.

Baca Juga: Kursi Mendikbud, Antara PDIP dan Tradisi Muhammadiyah

"Aksi perlawanan terhadap ideologi dan keamanan negara sebagaimana terjadi dengan penusukan Pak Wiranto adalah contoh beratnya tantangan menghadapi radikalisme. Hal tersebut harus disikapi dengan tegas, berani, dan menyeluruh," jelasnya.

PDIP berharap mendapat jatah menteri terbanyak, karena selain pemenang pemilu, sang Kepala Negara juga kadernya. "Semua kementerian penting dan strategis tapi yang jelas PDIP paling banyak," ucap Hasto.

Ia juga mewanti-wanti para menterinya nanti agar setia kepada pemerintahan dan jangan coba-coba mendeklarasikan diri menjadi Capres 2024 sebelum jabatannya usai.

"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tutup dia.

Tags :
Rekomendasi