Kebebasan Pers Dikebiri, Media Australia Hitamkan Surat Kabar

| 21 Oct 2019 18:31
Kebebasan Pers Dikebiri, Media Australia Hitamkan Surat Kabar
Halaman utama harian Sydney Morning Herald. (Twitter/Lisa Davies)
Jakarta, era.id - Sejumlah surat kabar harian ternama di Australia secara kompak menghitamkan tulisan pada bagian depan koran. Ini adalah bentuk protes atas kebebasan pers yang dikebiri pemerintah.

Lebih dari 20 harian besar Australia membuat kesatuan unjuk rasa ini, termasuk News Corp Australia dan Nine. Pada Senin, (21/10/2019), berita utama pada harian itu menunjukkan teks yang dihitamkan di samping perangko merah dengan tulisan "rahasia".

Dilansir BBC, protes ini ditunjukkan pada undang-undang keamanan nasional yang menurut para pekerja media telah menghambat pelaporan dan menciptakan budaya kerahasiaan di Negara Kangguru itu.

Aksi protes ini juga ditunjukkan akibat insiden pada Juni lalu, di mana aparat kepolisian melakukan penggerebekan terhadap kantor Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan rumah wartawan News Corp Australia yang memicu reaksi besar publik.

Organisasi media mengatakan penggeledahan itu dilakukan atas artikel-artikel yang memberi bocoran pada pelapor. Salah satu tuduhan terperinci atas kejahatan perang. Dalam laporan ABC, laporan peliputan itu mengungkapkan tuduhan pembunuhan dan pelanggaran hukum pasukan khusus Australia di Afghanistan.

Baca Juga: Pangeran Hisahito yang Mengemban Kekaisaran Jepang

 

Sementara itu, penggerebekan terhadap editor News Corp dilakukan terkait laporan surat kabar itu di 2018 yang mengatakan lembaga-lembaga intelijen Australia ingin melakukan pengawasan dengan cara mengakses email, akun bank, dan pesan singkat masyarakat, menurut laporan media setempat.

Respons Media

Menanggapi hal ini, pemerintah mengatakan mendukung kebebasan pers. Namun mereka menyatakan tidak ada yang berada di atas hukum. Sejak undang-undang kontra-spionase baru diperkenalkan tahun lalu, outlet media telah melobi wartawan dan pelapor dengan diberi pengecualian untuk melaporkan informasi yang sensitif.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan, kebebasan pers penting bagi demokrasi. Namun aturan hukum harus ditegakkan. "Itu termasuk saya, atau rekan-rekan jurnalis, atau siapa pun," ujar PM Morrison dalam konferensi pers kemarin. Temuan penyelidikan dugaan kebebasan pers bakal diungkap pekan depan.

 

Baca Juga: Melihat Kekuasaan El Chapo: Lord of Mexican Drug

Ketua Eksekutif News Corp Australian Michael Miller mengunggah gambar halaman depan harian The Australian dan The Daily Telegraph dalam akun Twitternya. Dalam unggahannya itu, ia juga menyerukan masyarakat untuk bertanya kepada pemerintah "Apa yang mereka coba sembunyikan dari saya?".

Rival utamanya, harian Nine yang juga penerbit Sydney Morning Herald dan The Age juga melakukan hal yang sama. Editor di Sydney Morning Herald, Lisa Davies dalam akun Twitternya mengatakan bahwa ini bukan kampanye untuk para jurnalis, tapi untuk demokrasi Australia.

Selain itu, Direktur Pelaksana ABC David Anderson juga mengatakan Australia berisiko menjadi demokrasi paling rahasia di dunia. Kampanye ini juga berpendapat bahwa undang-undang keamanan yang lebih keras diberlakukan selama dua dekade terakhir telah mengancam investigasi jurnalis, mengikis "hak untuk tahu" publik. Aksi protes oleh kantor media ini yang diinisiasi oleh Right to Know Coalition juga didukung oleh beberapa televisi, radio, hingga outlet online.

Tags : hari pers nasional 2018 australia
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke Twitter
Bagikan ke Whatsapp
Bagikan ke Line
Rekomendasi
Popular