Keberanian Mahfud MD akan Langsung Diuji, Bila Jadi Menteri

Tim Editor

Mahfud MD saat dipanggil Jokowi di Istana Negara (dok. Setkab)

Jakarta, era.id - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD diundang ke Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo. Usai pertemuan tersebut, Mahfud mengaku dirinya bakal duduk di Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024.

Menanggapi masuknya Mahfud sebagai salah satu pembantu Jokowi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) langsung mempertanyakan nyali Mahfud untuk mengusut kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sebab, Kontras menilai, Mahfud memang paham soal hukum tapi belum tentu juga berani membongkar pelaku pelanggar HAM.

"Pertanyaan kita apakah Pak Mahfud cukup berani membongkar persoalan pelangggaran HAM berat masa lalu? Cukup berani menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM?,” kata Koordinator Kontras, Ferry Kusuma di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Dia menegaskan, pemahaman soal hukum memang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai kasus HAM dirasa tak cukup jika tanpa keberanian. Sehingga jika Mahfud dipilih sebagai Menteri ataupun Jaksa Agung, dia punya tugas berat untuk menyelesaikan kasus yang stagnan.

Apalagi, Kontras menyebut, masih banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum juga terselesaikan. Bahkan tak satu pun dari 10 temuan kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung.


Koordinator Kontras, Ferry Kusuma

Keberanian ini, kata Ferry, sangat dinanti jika benar Mahfud ternyata duduk sebagai menteri yang berkaitan dengan hukum dan HAM atau Jaksa Agung dalam Kabinet Kerja Jilid II periode 2019-2024.

“Jadi harus dibuktikan oleh Pak Mahfud, kalau enggak, cacat kepakaran Pak Mahfud sebagai pakar hukum. Kalaupun langit akan runtuh hukum tetap harus ditegakkan, Pak Mahfud pasti paham,” tegas Ferry.

Dia juga meyakini, Mahfud yang kini disebut sebagai salah satu pakar hukum tentu paham jika semua orang sama di depan hukum. Selain itu, negara hukum biasa menaruh hormat pada hak asasi setiap manusia dengan menghukum para pelanggar HAM sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi harus menghormati hak para korban yang sudah puluhan tahun menuntut rasa keadilan itu,” ujar Ferry.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD tidak menampik jika dirinya akan menjadi salah satu menteri di kabinet periode 2019-2024. Namun, dirinya belum mengetahui secara spesifik posisi menteri apa yang bakal ditempatinya nanti. 

Hanya saja, Mahfud MD mengaku jika Presiden Jokowi telah mengetahui track and record-nya. "Bisa Jaksa Agung, bisa Menteri Hukum, bisa Menteri Agama, bisa di politik. Saya percaya Bapak Presiden mengetahui latar belakang saya," tegasnya.

Mahfud MD mengaku siap menjadi pembantu Jokowi karena itu tugas untuk negara. Dia menyerahkan ke Presiden untuk ditempatkan di pos kementerian apa. Menurut Mahfud, dalam pembicaraan dengan Presiden Jokowi, dia diberi informasi kalau pelantikan kabinet akan dilakukan pada Rabu (23/10) lusa.
 

Tag: mahfud md

Bagikan: