Entah Apa yang Merasukimu, BPJS Naik Tanpa Restu

Tim Editor

Kartu BPJS (era.id)

Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Artinya kepala negara sepakat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat mulai awal tahun depan. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 24 Oktober 2019.

Komisi IX DPR RI berjanji akan mengkaji kembali perihal kenaikan iuran jaminan kesehatan tersebut. Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan pihaknya akan melihat kembali skema seperti apa yang dibahas dalam internal pengurus BPJS. Misalnya seperti apakah kenaikan iuran BPJS mampu menanggulangi kekurangan dana yang sangat besar dan kenaikan tingkat pelayanan.

"Jadi kita berharap kenaikan iuran BPJS itu menjadikan kita harus melihat kembali bagaimana tingkat pelayanannya," ujar Nihayatul.

Politikus PKB ini berharap kenaikan iuran BPJS tidak hanya sekadar untuk menambal defisit tanpa adanya perbaikan pelayanan kesehatan, apalagi menurutnya saat ini masih banyak kekurangan dari sistem jaminan kesehatan unggulan pak Jokowi ini.

Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bisa Bikin Peserta Turun Kelas

Nihayatul mengungkapkan, Komisi IX DPR periode sebelumnya tidak merestui kenaikan iuran BPJS kesehatan. Namun Perpres tetap ditandatangani Presiden.

"Kita berharap BPJS ini stabil dan kita berharap periode 2019-2024 ini bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pelayanan BPJS ke depannya," ujar wanita 39 tahun ini.


Infografik (Ilham/era.id)

Ditolak buruh

Kalangan buruh menolak Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 yang sebelumnya 25.500 naik menjadi 42.000. Kelas 2 dari 51.000 menjadi 110.000 dan Kelas 1 dari 80.000 menjadi 160.000.

KSPI menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit.

"Pemerintah harus sadar, iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka untuk kelas 3 harus membayar Rp210.000 per bulan. Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK nya hanya Rp1,6 juta. Mereka harus mengeluarkan 10 persen lebih untuk membayar BPJS. Itu akan mencekik rakyat kecil," tegas Presiden KSPI, Said Iqbal, kepada era.id, Rabu (30/10/2019).

Dalam Perpres tersebut, besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh APBN maupun peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBI daerah) sebesar Rp42 ribu dan mulai berlaku 1 Agustus 2019. Pemerintah pusat memberikan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah sebesar Rp19 ribu per peserta per bulan sejak Agustus 2019 untuk menutupi selisih kenaikan iuran di 2019.

Besaran yang sama, yaitu Rp42 ribu, juga ditetapkan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan layanan kelas III. Sementara untuk PBPU dan Bukan Pekerja kepesertaan kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kepesertaan kelas I sebesar Rp160 ribu. Besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Sementara besaran iuran untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) baik ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, dan karyawan swasta yaitu 5 persen dari upah per bulan, dengan batas maksimal upah sebesar Rp12 juta. Ketentuan 5 persen tersebut yakni 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, dan 1 persen dibayarkan oleh peserta melalui pemotongan gaji.

Tag: bpjs

Bagikan: