Langkah Baru Erick Thohir Rampingkan Birokrasi di Kementerian BUMN

| 19 Nov 2019 11:25
Langkah Baru Erick Thohir Rampingkan Birokrasi di Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir (dok. Era.id)
Jakarta, era.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mulai menjalankan perintah Presiden RI Joko Widodo untuk memangkas jabatan eselon I di kementeriannya. Jabatan deputi akan dirampingkan menjadi tiga posisi dari yang awalnya berjumlah tujuh posisi.

Erick mengaku ia bersama dua Wakil Menteri BUMN yaitu Kartika Wiroadmodjo dan Budi Gunadi sudah bertemu dengan para pejabat eselon I untuk menjelaskan restrukturisasi jabatan. Ia mengatakan, hal itu merupakan bagian dari Tour of Duty.

"Sebetulnya hal ini adalah bagian dari Tour of Duty. Dari korporasi mengerti mengenai birokrasi, seperti Pak Kartika dan Pak Budi Sadikin. Begitu juga dari birokrasi harus mengerti permasalahan di korporasi, seperti yang dijalankan hari ini," ujar Erick melalui keterangan tertulis yang diterima era.id, Senin (18/11/2019).

Erick mengatakan masing-masing wakil meterinya sudah memiliki pos pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, setelah merampingkan jabatan eselon I, ia akan melakukan peninjuan terhadap jabatan pegawai di bawahnya.

Erick memaparkan, untuk mengelola aset sebesar Rp8.200 triluan, diperlukan kerja tim yang kompak dan diisi oleh orang-orang yang cerdas dan berahklak baik. Maka, ia berjanji akan berusaha agar mereka yang ada di lingkaran BUMN, baik kementerian maupun unit usaha, memiliki kualitas tersebut.

"Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik," kata Erick.

Sementara Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan 7 posisi jabatan eselon I di Kementerian BUMN akan dialihkan menjadi direksi di beberapa perusahaan pelat merah. Ia mengaku saat ini 6 di antaranya sudah alih jabatan.

Arya menyebutkan, hal ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran. "Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi bahwa mereka sebagain berasal dari korporasi juga," kata Arya di Jakarta, Senin (18/11).

Arya berharap dengan formasi enam deputi dan satu sekretaris kementerian BUMN bisa mencapai target pembenahan kinerja perusahaan sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja utama.

Dari tujuh nama eselon I BUMN, diketahaui hanya tinggal Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang masih proses peralihan jabatan administrasi. Sementara sisanya sudah rampung dan tinggal diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berikut nama-nama deputi Kementerian BUMN yang beralih menjadi direksi perusahaan BUMN:

1. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wadirut Angkasa Pura II

2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra menjadi Wadirut Pelindo 2

3. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata

4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian

5. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas

6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog

7. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia

BUMN jadi lebih lincah

Perampingan birokrasi di kementerian BUMN dinilai banyak pihak sebagai langkah penyegaran. Direktur Suropati Syndicate, Muhammad Sujahri mengatakan langkah Erick Thohir akan membuat BUMN lebih lincah dalam mengikuti persaingan global.

"Pak Erick ini kan tugasnya besar, membawa BUMN bersaing menjadi pemain global. Untuk itu butuh birokrasi yang lincah," kata Sujahri dalam keterangannya.

Menurutnya, Erick Thohir memiliki pengalaman panjang di industri dengan persaingan sangat ketat. Pengalaman itu perlu diturunkan secara kelembagaan di kementerian BUMN.

Dirinya berharap, Erick berhasil membawa BUMN untuk dikelola secara profesional. Seperti perusahaan swasta atau perusahaan global yang memiliki reputasi tinggi.

“Saya lihat sejauh ini kebijakan Erick Thohir selalu mengedepankan transparansi ke publik. Hampir tiap minggu publik bisa memantau hal-hal yang berkaitan dengan kementerian yang memayungi perusahaan-perusahaan negara ini. Ini jelas menandakan bahwa Erick Thohir terbuka terhadap respon publik,” ujarnya.

Rekomendasi