Mencoba Pahami Niat Baik Pemerintah Soal Sertifikasi Pernikahan

Tim Editor

Ilustrasi (Free-Photos/Pixabay )

Jakarta, era.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berencana membuat program sertifikasi perkawinan sebagai salah satu syarat pernikahan. Nantinya, calon pasangan suami istri diwajibkan untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah.

Muhadjir mewacanakan, program sertifikasi perkawinan mulai diterapkan pada tahun 2020. Tujuan dari idenya itu adalah menjadikan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, seperti slogan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo di periode keduanya ini.

"Sebetulnya siapa pun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga," kata Muhadjir di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Nantinya, materi yang akan diajarkan dalam kelas bimbingan berkisar tentang kesehatan reproduksi hingga masalah stunting. Adapun durasi yang diperlukan bagi calon mempelai dalam mengikuti kelas tersebut adalah tiga bulan. 

Kemenko PMK juga tidak bekerja sendiri, mereka akan menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk ikut menyukseskan program pra-pernikahan itu.



Masukan dari Gereja Katolik

Menko PMK Muhadjir Effendy bilang, pelatihan ini memang mirip dengan bimbingan pranikah di beberapa lembaga agama. Ia mencontohkan program persiapan berkeluarga yang diterapkan oleh Gereja Katolik yang dijalankan selama tiga bulan.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari Vikjen Keuskupan Agung Semarang, Romo Yohanes Rasul Edy Purwanto. Ia menyarankan agar Kemenko PMK mempelajari lebih dalam mengenai praktik persiapan hidup berkeluarga di gereja Katolik.

Selain itu, Romo Edy juga meminta Kemenko PMK bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat ikhwal wacana sertifikasi perkawinan sebelum benar-benar dijadikan sebuah kebijakan.

"Supaya kemudian dikritisi dulu oleh masarakat-masyarakat yang mau disasar, supaya tidak kebijakan ini justru menjadi kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya-upaya untuk kebaikan," ujar Romo Edy saat dihubungi era.id, baru-baru ini.

Terkait dengan materi yang akan diberikan kepada calon pasangan suami istri, Romo Edy mengatakan memang ada kemiripan seperti mempersiapkan mental calon pasangan dalam menjalani rumah tangga, pendidikan anak, mengelola ekonomi keluarga, dan kesehatan reproduksi.

Namun, Romo Edy mengingatkan agar hal ini jangan sampai dijadikan formalitas oleh pasangan calon mempelai hanya demi mendapatkan sertifikat perkawinan, tanpa benar-benar memahami isi materinya. Untuk itu, ia menyarankan agar Kemenko PMK mau belajar bersama dengan Komisi Waligereja Indonesia (KWI).

"Roh-roh ini yang musti dipahami benar-benar. Gini ajalah, supaya Kemenko PMK siapa pun yang mau diutus belajar ke KWI atau ke komisi keluarga KWI. Coba suruh belajar ke sana," kata Romo Edy.



Terkait dengan lamanya durasi bimbingan pranikah yang membutuhkan waktu hingga tiga bulan, masing-masing di gereja dan secara negara, tidak sedikit umat Katolik yang merasa khawatir. Romo Edy sedikit memprotes hal itu.

Menurutnya, apa yang sudah dikerjakan masing-masing agama seharusnya tidak diambil alih oleh negara. Tujuannya agar maksud yang baik ini jangan sampai memberatkan para calon mempelai dalam melaksanakan pernikahan.

"Menurut saya, kebijakan seperti ini perlu dipersiapkan. Jangan terlalu cepat lalu gegabah seolah-oleh ini menjadi model atau sarana yang paling efisien-efektif untuk persiapan perkawinan. Tapi tolong disiapkan dulu," pungkasnya.

Ditolak Komisi VIII DPR RI

Ide Menko PMK Muhadjir Effendy membuat program bimbingan pranikah yang wajib diikuti oleh seluruh calon pasangam suami istri ini kompak ditolak oleh Komisi VIII DPR RI, yang membidangi agama dan sosial. Mereka menganggap hal tersebut justru bisa menyulitkan orang yang hendak menikah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta agar pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ini. Apalagi menurutnya, masalah pernikahan adalah urusan privat.

"Harus hati-hati, dikaji betul manfaat dan mudaratnya. Karena masalah orang kawin itu masalah yang sangat privat, sangat pribadi," kata Yandri.

Sependapat dengan Yandri, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menilai jika nanti pemerintah benar-benar mewajibkan sertifikat pernikahan, dikhawatirkan justru menjadi lahan korupsi baru.

"Kalau itu diukur dengan sertifikat, itu jangan-jangan ladang korupsi baru," ujar Marwan saat ditemui era.id di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Politikus PKB ini mengatakan, seharusnya pemerintah jangan menjadikan kegagalan mereka dalam mengurangi angka stunting dan tingginya perceraian sebagai alasan nembuat program sertifikasi pernikahan. Menurut Marwan, tidak ada jaminan suatu pasangan suami-istri terhindar dari perceraian dan stunting pada anak.

"Memangnya kalau pakai sertifikat, dia baru nikah, lantas besok enggak ada stunting? Ya kalau miskin, ya stunting. Enggak ada jaminan enggak ada perceraian," ujar Marwan.

"Bukan solusi malah tambah masalah," pungkasnya.

Tag: kartu nikah era-nya nikah milenial

Bagikan: