Tim Editor
Hal ini disampaikan Prabowo lewat Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar Menhan tak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran dan mencegah kebocoran proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
"Menteri Pertahanan Prabowo memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik rente disektor pertahanan, tidak boleh ada kebocoran di belanja alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Dahnil kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Baca Juga: Menumbuhkan Cinta Tanah Air Lewat Film Nagabonar Reborn
Tak hanya itu, sejak duduk sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga mengingatkan jangan ada pihak yang bermain-main dengan pertahanan dan kedaulatan bangsa. Pihak yang dimaksud Prabowo, ditegaskan Dahnil adalah pejabat di Kementerian Pertahanan dan pejabat TNI.
Mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu juga mengatakan pembelanjaan alutsista akan diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, Pesawat tempur Angkatan Udara dan kendaraan tempur Darat. "Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan hanya Angkatan Darat," tegas Dahnil.
Dia bilang, Prabowo akan melakukan review secara langsung dengan tujuan mencegah kebocoran anggaran di Kementerian Pertahanan. Apalagi, mantan Danjen Kopassus paham kondisi alutsista yang sudah baik harus ditingkatkan terus dan dimodernisasi tanpa henti di semua Matra TNI.
"Beliau melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja-belanja alutsista yang sudah dialokasi pada tahun 2019 dan review alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," tutupnya.
