UU 'Sapu Jagat' Pajak, Cuma 28 Pasal Tapi Amendemen 7 UU

Tim Editor

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Gabriella Thesa/era.id)

Jakarta, era.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada enam klaster isu yang akan dibahas dalam 28 pasal RUU Omnibus Law atau Undang-Undang 'sapu jagat' ala Presiden Jokowi di bidang perpajakan. Meskipun hanya 28 pasal, tapi UU tersebut bakal merombak 7 UU sebelumnya.

"Ombimbus law di bidang perpajakan ini hanya 28 pasal namun dia mengamendemen 7 UU, yaitu UU PPH, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU daerah dan retribusi daerah, UU mengenai pemda," ujar Sri Mulyani usai rapat konsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Pansus C, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

"28 pasal nanti diharapkan akan bisa terdiri dari 6 klaster isu yang akan dibahas," tambahnya.

Infografik (Ilham/era.id)

Sri Mulyani berharap pembahasan RUU Omnibus Law bidang perpajakan bisa segera dimulai pada saat masa sidang 2020 yang mulai pada bulan Januari mendatang. Pihaknya juga akan mulai berkonsultasi dengan para stakeholder.

"Tadi kami dalam rapat ini juga mendengarkan dari seluruh pimpinan ibu ketua, ketua Komisi XI, Ketua Komisi VII, Banggar dan BURT. Terutama mengenai legislasi dan juga mengenai bagaimana mempersiapkan UU APBN 2020 di dalam menghadapi ekonomi yang tidak pasti ini," pungkas Sri Mulyani.

Tag: bayar pajak

Bagikan: