Tim Editor
"Besok saya akan merapat ke sana lagi untuk berkantor, intinya kita menghindari inefesiensi budgeting dari dampak virus korona ini," ujar Terawan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).
Terawan menyebut sebenarnya sudah berkantor di Natuna sejak kedatangan 238 WNI dari China ke hanggar Pangkalan Udara Raden Sadjad di Ranai. Selain karena instruksi dari presiden, dia mengaku bertanggung jawab atas kondisi kesehatan para mahasiswa dari Wuhan, China itu.
"Saya bertanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan. Mulai dari penyiapan sampai kedatangan, saya ada di sana. Saya kembali ke sini sebagai tanggung jawab saya karena saya harus memberikan penjelasan pada RDP (dengan Komisi IX) ini, secara tuntas," papar Terawan.
Mantan Dirut RSPAD Gatot Soebroto itu akan berada di Natuna selama 2 pekan sesuai dengan masa observasi para WNI.
Hingga saat ini, Terawan memastikan bahwa semua WNI yang sedang menjalani masa observasi dalam keadaan sehat serta bisa menjalani aktivitas normal. Selain itu, tak ada WNI yang terinfeksi virus dengan lambang 2019-nCov itu. "Sampai detik ini yang diisolasi maupun dirawat di seluruh Indonesia. Itu memang hasilnya negatif," tegasnya.
Sebelumnya, Juru bicara Presiden Fadjroel Rahman, menyebut Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk berkantor sementara di Natuna selama masa observasi berlangsung.
"Perlindungan kesehatan yang sangat ketat dipantau secara langsung Menteri Kesehatan bersama tim yang diinstruksikan Presiden untuk berkantor di Natuna," kata Fadjroel kepada wartawan, Senin (3/1).
Selain intrusksi dari Jokowi, desakan agar Terawan berkantor sementara di Natuna juga datang dari warga Kabupaten di Kepulauan Riau itu. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat.
Salah satunya adalah masyarakat Natuna meminta agar Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari. Hal ini sebagai bentuk jaminan keamanan dan kesehatan masyarakat Natuna.
