Tim Editor
“Kita juga tahu bahwa Gerindra dimusuhi oleh Pemerintah dan partai-partai yang mendukung pemerintah. Bahkan kini Prabowo dikenakan apa yang disebut Paradise Papers. Itu belum tentu benar, karena yang ditulis sebagai perusahaan Prabowo itu bukan perusahaan (milik) Prabowo. Itu perusahaan orang lain,” sanggah Permadi ketika dijumpai di Kantor DPP Partai Gerindra, Rabu (8/11/2017).
Sebelumnya, hasil kolaborasi Investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Paradise Papers dan Appleby dan Asiaciti Trust membeberkan dokumen finansial berisi nama sejumlah mantan kepala negara, menteri, pebisnis internasional, dan tokoh dunia. Mereka masuk daftar karena pernah menyewa kedua firma hukum itu untuk mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (offshore).
Nama-nama tersebut merupakan perusahaan pengemplang pajak atau debitur dengan riwayat buruk. Dari deretan nama yang dibeberkan, muncul Prabowo Subianto sebagai direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources yang berkantor di Bermuda sejak 2001 hingga 2004. Satu perusahaan dengan nama yang sama berlokasi di Singapura, bagian dari Nusantara Group juga sebagian dimiliki Prabowo.
“Ini sarat muatan politik. Sekarang coba lihat ujaran kebencian pada Prabowo, pada keluarga Prabowo tidak pernah ditindak. Tapi kalau ujaran kebencian pada Jokowi langsung makar, langsung anti pemerintah, anti Pancasila. Itu jelas sekali dan sekarang ujaran kebencian adalah dengan melansir berita Paradise Papers. Kami sarankan anggota DPR harus aktif membela Prabowo, jangan hanya diam saja,” tegas Permadi.
