Mengungkap 'Permainan' Bisnis Tes COVID-19

Tim Editor

    Ilustrasi alat tes antibodi Covid-19 (Pixabay)

    Jakarta, era.id - Putra, bukan nama yang sebenarnya, tidak menyangka ibunya justru harus masuk ke ruang isolasi karena dugaan infeksi virus korona. Padahal, awalnya sang ibu dibawa ke rumah sakit karena dampak sakit stroke yang sudah menyulitkannya untuk menelan makanan.

    "Ibu masuk ke RS karena dehidrasi tingkat tinggi. Saraf dari mulut sudah enggak berfungsi," kata Putra, dalam wawancara telepon dengan era.id, Sabtu (4/7). Sang ibu diantar ke sebuah rumah sakit swasta besar di Depok, Jawa Barat, pada tanggal 11 Juni 2020.

    Sesampai di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), ibunda Putra diharuskan melakukan uji usap (swab test) yang menunjukkan hasil non-reaktif. Namun, seperti dituturkan oleh Putra, dokter IGD menyarankan agar dilakukan uji CT Thorax pada sang ibu untuk "memastikan apakah Ibu sakit atau tidak."

    Dokter menjelaskan bahwa kredibilitas hasil uji usap hanya 30 persen dan dibutuhkan hasil uji CT Thorax untuk mendapatkan hasil yang lebih kredibel. Belakangan, atas restu keluarga, sang ibu menjalani uji radiologi tersebut. Setelah dokter melihat hasil pemeriksaan, ia mengatakan bahwa sang ibu, kata Putra, "terindikasi PDP (pasien dalam pengawasan)."

    Penerapan status PDP terhadap sang ibu tidak disetujui keluarga Putra karena pada awalnya uji usap menunjukkan hasil non-reaktif, sementara keluarga merasa bahwa keluhan sang ibu yang sebenarnya adalah akibat sakit stroke.

    "Pada prinsipnya pihak keluarga kecewa. Ini serasa seperti permainan," kata Putra. "Yang saya sayangkan, orang yang notabene di posisi bawah, akan takut datang ke RS karena takut diindikasikan jadi PDP," sambungnya.


    Infografik (Ilham/era.id)

    Sehari berada di rumah sakit, ibunda Putra dibawa pulang ke rumah pada hari Jumat, (12/6) dan dirawat oleh keluarga. Namun, pada hari Selasa, (23/6), sang Ibu meninggal dunia. Belum diketahui penyebab pasti dari meninggalnya sang ibu.

    Kisah yang dialami Putra mewakili sejumlah besar orang yang dibuat gundah oleh prosedur uji infeksi virus korona, penyakit pernapasan akut yang sedang menjangkiti Indonesia dan seluruh dunia. Dari berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan penanganan COVID-19, salah satu keprihatinan publik adalah menyangkut tingkat kredibilitas alat uji yang dipakai untuk menentukan apakah seseorang positif terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau tidak.

    Alat tes cepat antibodi, atau rapid test, mendapat sorotan serius dari khalayak publik dan pakar kesehatan terkait tingkat akurasinya dan penggunaannya yang cukup luas dalam aktivitas publik. Maskapai penerbangan Lion Air, contohnya, menawarkan rapid test ke penumpang pesawat. Hasil tes akan menjadi surat keterangan yang valid selama 14 hari, padahal Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada rilis tanggal 24 April 2020 menghimbau bahwa alat rapid test masih perlu “proses validasi lebih lanjut menyangkut tingkat akurasinya.”

    “Adanya testing cepat antibodi, rapid test, ini sangat tidak akurat,” kata epidemiolog dan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono, dalam sebuah diskusi daring (4/7/2020).
     

    Riono menjelaskan bahwa alat testing cepat mendeteksi munculnya antibodi terhadap virus, menandai adanya dinamika tubuh terhadap infeksi. Namun, antibodi baru terbentuk setelah seminggu atau beberapa hari pasca-infeksi. Bila terdapat reaksi antibodi pun bukan berarti seseorang bisa menularkan virusnya. “Kalau tidak reaktif, bukan berarti tidak terinfeksi. Kalau reaktif, bukan berarti bisa infeksius.”

    Kekeliruan Alat Tes Antibodi Minimal 18%-30%

    Sebuah riset yang dipimpin oleh Mayara Lisboa Bastos dan dipublikasikan dalam jurnal The BMJ (British Medical Journal) pada 1 Juli 2020 menyebutkan bahwa pengembangan yang pesat dari alat testing cepat “tidak diimbangi evaluasi yang teliti,” dan tingkat akurasinya sangat dipertanyakan.

    Tim riset ini meneliti 40 studi alat tes antibodi yang dirilis pada tahun 2020. Saat ini terdapat tiga jenis metode tes antibodi, yaitu enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA), lateral flow immunoassay (LFIA), dan chemiluminescent immunoassay (CLIA). Ketiga alat ini menguji antibodi seseorang dari sampel darah. Namun, dari ketiganya, alat uji LFIA adalah yang paling sering dipakai di pusat-pusat pelayanan publik dan dikenal sebagai alat rapid test.


    Riset studi akurasi alat tes serologi yang dipublikasikan The British Medical Journal (era.id)

    Riset tersebut menemukan bahwa tingkat kekeliruan tes antibodi COVID-19 yang dilakukan satu minggu setelah infeksi rata-rata 44 persen hingga 87 persen. Meski tingkat sensitivitas alat uji antibodi meningkat pada minggu ketiga, prosentase kesalahannya “masih tidak bisa dianggap remeh”.

    Pada pengujian di minggu ketiga setelah adanya infeksi, alat tes antibodi masih bisa error dengan rata-rata 18 persen hingga 30 persen. Di antara ketiga alat uji antibodi, metode LFIA atau alat rapid test yang sering dipakai di pusat pelayanan publik, adalah yang paling banyak menunjukkan hasil yang keliru.

    Jika diterapkan secara hitung-hitungan, saat alat rapid test diterapkan pada populasi dengan prosentase infeksi SARS-CoV-2 sebanyak 10 persen, maka setiap 1.000 orang yang dites, 31 orang yang tak memiliki COVID-19 akan disebut terinfeksi virus korona, sementara 34 orang yang sebenarnya terinfeksi COVID-19 malahan dianggap bebas dari virus tersebut.

    Tingkat kekeliruan yang masih tinggi menimbulkan pertanyaan seputar efektivitas alat tes antibodi, terutama alat rapid test, dalam pengambilan keputusan publik. Rapid test masih bisa digunakan untuk studi eidemiologi, melihat persebaran virus SARS-CoV-2 di suatu daerah. Namun, menggunakan hasil uji rapid test sebagai bukti kesehatan penumpang alat transportasi, contohnya, justru menempatkan penumpang lain dalam ancaman yang serius.

    Tim riset Bastos menutup laporannya dengan mengatakan bahwa pemerintah harus berpikir ulang mengenai alat uji antibodi. “Temuan kami bisa menahan langkah pemerintah yang ingin menggunakan alat tes antibodi - terutama di pusat pelayanan publik - untuk menerbitkan sertifikat kesehatan atau paspor kekebalan tubuh."

    Tag: bisnis tes covid-19

    Bagikan :