Tim Editor
Pengamat Universitas Muhammadiyah Malang, Wahyudi Winarjo meyakini, dua partai itu tidak benar-benar baru. Sebab, setiap partai yang lahir saat ini selalu memiliki afiliasi politik, khususnya dengan partai pada masa Orde Baru, yaitu PPP, Partai Golkar, dan PDI.
Seperti Partai Gerindra, Hanura, dan Nasdem yang merupakan sempalan Partai Golkar, Partai Berkarya dan Partai Garuda ditengarai juga berasal dari sumber yang sama. Wahyudi menduga dua partai tadi memiliki kecenderungan dengan partai yang kini dipimpin Airlangga Hartarto.
"Partai Berkarya dan Partai Garuda ini sepertinya lebih dekat ke Golkar. Seperti Nasdem, Hanura, dan Gerindra, itu kan partai yang dikomandani oleh (kader) Partai Golkar," kata pengamat Wahyudi kepada era.id, Senin (20/2/2018).
Di sisi lain, dia menilai, munculnya partai baru bukan tanpa alasan. Dia yakin, partai baru hadir sebagai antitesis partai lama yang tidak bisa memberikan kepuasan pada rakyat. Apalagi, setelah 1988, belum ada partai yang bisa dianggap mengakomodasi semangata reformasi.
"Ada lubang-lubang pelaksanaan kehidupan berbangsa ini yang tidak sesuai dengan janji yang dijalankan ketika melaksanakan reformasi dulu, karena itu banyak partai politik yang ingin mengisinya," katanya.
"Dalam makna lain ini berarti partai lain belum memberikan garansi, tersampaikannya aspirasi rakyat yang seharusnya," tambah Wahyu.
(Peserta Pemilu 2019. Infografis: era.id)
Jangan sampai mengecewakan
Lolosnya dua partai baru itu juga jadi pertanyaan publik. Tidak sedikit masyarakat jadi meragukan transparansi KPU yang memberikan keputusan tersebut. Apalagi bila dibandingkan dengan Partai Bulan Bintang serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang tidak lolos verifikasi. Padahal, dua partai ini lebih senior ketimbang Partai Garuda dan Partai Berkarya.
Pengamat Politik Poldata Indonesia, Fajar Arif Budiman mengkritisi, jangan sampai perbandingan tadi membuat citra KPU menjadi buruk dan dianggap pilih kasih. Meski dia yakin, KPU mampu menjaga transparansi dan membuktikan kevalidan data verifikasinya dalam menentukan partai mana yang lolos dan tidak.
"Jangan sampai lolosnya Partai Garuda dan Partai Berkarya, serta tidak lolosnya PKPI dan PBB membuat kondisi bahwa KPU memberikan perlakuan berbeda kepada tiap partainya," ujar Fajar saat dikontak terpisah.
Lebih jauh, dia berharap partai baru yang muncul ini serius dan tidak hanya coba-coba untuk bertarung dalam kancah politik nasional. Lantaran, partai politik punya tanggung jawab yang besar terhadap bangsa ini, yaitu membawa suara rakyat untuk diperjuangkan.
"Hal yang terpenting adalah legal formal, adanya pengawalan ketat terhadap partai baru, tidak hanya sekedar menjadi partai hilang lalu muncul, tidak dibawa main-main karena mereka membawa suara rakyat," tutur Fajar.
(Arti nomor urut buat partai. Infografis: era.id)
Partai Berkarya merupakan fusi dari dua partai, yaitu Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik. Partai tersebut didirikan pada tanggal 15 Juli 2016 dan disahkan melalui SK Kemkumham pada tanggal 17 Oktober 2016.
Putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya. Tommy merupakan bekas kader Partai Golkar.
Selain Tommy, bekas kader Nasdem, Tedjo Edhy Purdijatno juga memiliki jabatan elite di Partai Berkarya. Mantan Menko Polhukam itu duduk di kursi Ketua Dewan Pertimbangan Partai berkarya.
Sedangkan Partai Garuda merupakan partai yang dideklarasikan pada 16 April 2015. Partai itu dipimpin Ahmad Ridha Sabana yang merupakan bekas Presiden Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), perusahaan yang dipunya putri Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto).
Ridha pun mengakui sebagai bekas caleg dari Partai Gerindra. Sayang, adik politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria itu gagal masuk parlemen.
"Partai Garuda adalah partai baru dan mandiri, tidak ada kaitannya dengan apapun. Dan, sebagian besar kadernya adalah anak muda yang berkomitmen berjuang secara politik demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik," kata Ridha menerangkan jati diri partainya di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).
