Tim Editor
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengakui hal itu merupakan ketidaksiapan dari Pemprov DKI memfasilitasi tempat berdagang para PKL.
"Jadi permasalahannya itu adalah ketidakmampuan kita, Pemprov, untuk mewajibkan gedung-gedung tersebut menghadirkan lokasi untuk pedagang kecil. Kita buka-bukaan aja, bukan salahnya PKL. Salahnya Pemprov, salahnya pemilik gedung," ujar Sandi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2018).
Sandi telah mengecek sejumlah gedung yang ada di Jalan Melawai, termasuk gedung perkantoran yang dimilikinya. Dia ingin setiap kantor atau gedung di sana mampu menampung para PKL untuk berjualan.
"Saya sih inginnya mereka ditampung di dalam gedungnya masing-masing. Gedung PLN kemarin kita sudah dapat datanya. Hanya punya 300 kursi. Sementara yang bekerja di sana 2.000. Dan pengunjungnya mungkin 5.000. Jadi 7.000 kalau hanya 300 kursi tidak cukup," jelas Sandi.
"Dan tempat berjualannya selama ini kosong, karena harganya tidak bersaing. Sementara kalau berjualan di luar, bersaing," imbuhnya.
Sandi ingin mengajak para PKL di sekitar Jalan Melawai untuk dibina dan mengikuti program OK OCE.
"Bagaimana kita bisa menghadirkan solusi itu. Karena mereka lahir, ada di situ diakibatkan ada permintaannya. Nanti OK OCE akan turun, kasih pelatihan-pelatihannya, nanti lahannya juga dicarikan lokasi binaannya," tutup Sandi.
