Apa Iya Penak Jamanku Toh?

Tim Editor

    Ilustrasi Soeharto (era.id)

    Jakarta, era.id - "Penak jamanku, toh?" Sebuah pesan tertulis di 'pantat' truk, gambarnya jadi viral. Pesan itu jadi begitu dalam, karena disandingkan dengan gambar pemimpin Orde Baru, Soeharto.

    Apa benar lebih enak zaman Orba dibanding pasca-reformasi? Sulit dijawab oleh orang yang tidak merasakan saat Indonesia dipimpin Soeharto selama 32 tahun.

    Dalam peringatan 51 tahun Supersemar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (11/3/2018), putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyinggung kondisi Indonesia di era Orde Baru.

    Menurut Titiek, Orde Baru lebih asyik daripada era reformasi kini. Pemerintah zaman Orde Baru, menurut dia, berhasil menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

    Titiek bahkan yakin masyarakat Indonesia merindukan zaman itu. Kemudahan-kemudahan di era Orde Baru menurut Titiek memang ngangenin.

    Tapi, apa iya Orde Baru seasyik itu untuk dirindukan? 

    Ariel Heryanto, seorang profesor dari The School of Culture, History and Language, Australian National University, menyebut Soeharto sebagai sosok yang cenderung 'cari aman'. 

    Merujuk tulisan Ben Anderson dalam Old Society, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective (1983) disebutkan pada zaman penjajahan Belanda, Soeharto adalah tentara Belanda. Begitu pula saat zaman Jepang.

    Puncaknya, tentu ketika Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) terbit. Pokoknya, ke mana angin segar berembus, maka ke sana Soeharto akan terbang. 


    Infografis (era.id)

    Ekonomi

    Sekarang soal ekonomi, sektor yang selalu dibangga-banggakan penguasa zaman Orde Baru. Apa iya?

    Mari kita cari rujukan objektif untuk melihat hal ini. Satu caranya dengan menengok undang-undang (UU).

    UU Nomor 17 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) misalnya. Dalam sebuah ulasan berjudul Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme pada tahun 2012, Richard Robinson menggambarkan betapa UU PMA sangat pro terhadap perusahaan asing.

    UU PMA bahkan menjamin kebijakan non-nasionalisasi terhadap perusahaan asing tersebut. Akibatnya, keran investasi luar negeri asimetris dibuka lebar-lebar. Jika ingin mencari pembanding lagi, kebijakan investasi Soeharto jelas amat bertentangan dengan kebijakan orde lama di bawah Soekarno.

    Hak asasi manusia

    Di samping ekonomi, isu hak asasi manusia (HAM) jadi yang paling disoroti dari pemerintahan Orde Baru. Anhar Gonggong dalam Simptom Politik 1965, PKI dalam Perspektif Pembalasan dan Pengampunan (2008) menggambarkan bagaimana masyarakat dibungkam dan diperlakukan represif oleh pemerintahan Orde Baru.

    Siapapun yang tak segendang sepenarian dengan Soeharto, menyingkirlah dia dari lantai dansa. Begitu setidaknya kondisi bangsa tercitrakan dalam tulisan Gonggong.

    Beberapa penulis lain seperti Asvi Warman Adam, Budiman Sudjatmiko, Katherine McGregor, John Rossa, serta beberapa penulis lain pernah juga menulis soal dosa-dosa Soeharto dan Orde Baru.

    Dalih menciptakan kestabilan selalu jadi tameng untuk melakukan pembantaian. Gesekan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 misalnya. Atau malapetaka 15 Januari (Malari) pada 1974, Tanjung Priok (1984), penembakan misterius atau petrus (1981), Talangsari (1989), kerusuhan Mei (1998) dan sederet kasus lain.

    Kebebasan informasi

    Pada Orde Baru, sepak terjang pers begitu dibatasi. Caranya macam-macam, mulai dari mekanisme penerbitan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sampai pembredelan. Dengan kata lain, proses kelahiran pers dahulu amat berat. Tapi, proses mematikannya amat mudah.

    Pembatasan gerak pers dilakukan dengan sistematis. Sejumlah peraturan bahkan dibentuk untuk mengakomodasi arogansi pemerintah.

    Sebut saja Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Nomor 1 tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Permenpen 2/1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan, Surat Keputusan (SK) Menpen 214 Tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP, SK Menpen 47/1975 tentang Pengukuhan PWI dan Serikat Pekerja Surat Kabar Sebagai Satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit pers Indonesia.

    Kebayang enggak bagaimana saudara-saudara tua kita menjalani kehidupan di era Orde Baru dulu? Jadi, penak jamanku, toh?



     

    Tag: orde baru

    Bagikan :