Ganjar Pranowo: Apakah Pemerintahan Ini Koruptif? Jawabannya Iya

| 30 Nov 2023 14:55
Ganjar Pranowo: Apakah Pemerintahan Ini Koruptif? Jawabannya Iya
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (30/11/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

ERA.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyebut pemerintahan saat ini koruptif. Dia mengatakan, praktik kecurangan itu telah menjadi budaya di lingkungan lembaga pemerintahan.

Hal itu disampaikan saat menghadiri dialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

"Apakah menurut anda pemerintah ini koruptif? Jawabannya, iya," kata Ganjar.

Pernyataannya itu bukan tanpa alasan. Dia mengaku sempat melakukan riset saat masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Lalu dia menemukan dua permasalahan di pemerintahan.

Pertama, pejabat yang terpilih lupa terhadap janji-janjinya kepada masyarakat saat berkampanye.

"Oh iya itu penyakit umum saya bilang. Biasanya yang lupa apa, dari mudah ditemui menjadi tidak. Dari janji yang terucap tidak bisa ditagih," kata Ganjar.

Kedua, urusan birokrasi yang diperumit dengan praktik pungutan liar (pungli). Dia lantas mencontohkan bagaimana masyarakat yang berniat menjadi PNS dipersulit karena tidak ada bantuan dari orang dalam, selain itu sejumlah urusan juga bakal dipermudah asal menyelipkan uang.

"Semua rumit tanpa uang nggak jalan. Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran," kata Ganjar.

Ganjar lalu bercerita saat dirinya sempat didatangi seseorang dan ditawari uang usai memperingati agar tak ada lagi setoran. Dia tak menjelaskan setoran apa yang dimaksud, tetapi dia menolak tawaran tersebut.

"Karena saya dikira bercanda. Dianterin lah saya. Bapak, Anda saya kasih dua pilihan. Yang paling simpel minta maaf. Yang kedua, kasihkan duit ini kepada yang berha," kata dia.

Dari pengalamannya itu, dia mengaku takut praktik koruptif di internal lembaga pemerintah menjadi budaya dan dianggap sebagai sebuah kewajaran.

"Saya takut, wajar biasa, menjadi biasa, kemudian distempeli budaya. Loh kan bahaya ini. Bahaya ini. Budayawan protes, kita juga protes," kata Ganjar.

Rekomendasi