Mempertanyakan Alasan Penghentian Pembangunan RPTRA

Tim Editor

RPTRA Rasela di Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. (Twitter @kominfotikJU)

Jakarta, era.id - Anggota DPRD Jakarta, Gembong Warsono, mengkritisi laporan Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 DKI Jakarta. Dia menyebut telah terjadi pemborosan anggaran karena ketidaksinambungan pembangunan di pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan pemerintahan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. 

Misalnya, ada beberapa pembangunan di era Ahok, kata Gembong, yang tidak dilanjutkan oleh Anies. Sebut saja pembangunan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) dan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Anies justru lebih fokus membangun ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak begitu dibutuhkan.

"Itukan pembangunan RPTRA dan lain-lain menggunakan dana APBD, mubazir dong kalau tidak dilanjutkan," kata Gembong saat dihubungi era.id, Senin (2/4/2018).

Gembong melihat bahwa RPTRA dibutuhkan di lingkungan, karena menjadi sarana interaksi antar warga. Seharusnya, kata Gembong, jumlah RPTRA ditambahkan tidak hanya di setiap kelurahan namun di tiap RW. 


Suasana ‏RPTRA Rasela.

Baca Juga : Soal RPTRA, Ada Lahan Swasta Tapi Bersyarat

"Seharusnya ditambah bukan dihentikan, itu jumlahnya masih sedikit," sambung Gembong. 

Gembong melihat dengan diberhentikan RPTRA, berarti Pemprov DKI telah memutus rantai interaksi yang selama ini digembor-gemborkan dalam pembangunan di Jakarta.


Infografis (Twitter @JSCLounge)

Baca Juga : 47 RPTRA Terancam Gagal Dibangun di Jakarta

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan laporan mengenai RPJMD 2017-2022 kepada DPRD Jakarta. Salah satu item-nya mengenai pengadaan ruang terbuka hijau berbentuk taman pintar dan taman maju bersama sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan kota Lestari. 

Dalam RPJMD juga diproyeksikan pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar Rp101,47 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp6,29 triliun.

Saat ini, sudah ada 290 RPTRA di DKI yang jumlah nya sudah melebihi kelurahan di DKI Jakarta yang totalnya 267. Rencananya, Pemprov tidak melanjutkan pembangunan RPTRA pada 2019 karena tidak memiliki lahan. 

Tag: 100 hari anies-sandi rptra kok disetop

Bagikan: