Tim Editor
Sejumlah program jangka menengah yang dipaparkan Pemprov DKI pada Rabu (28/3/2018) mendapat balasan yang beragam dari DPRD Jakarta.
Misalnya, Fraksi Partai Hanura yang menyebut target pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam RPJMD tidak realistis. Sebab, angka pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen yang ditargetkan oleh Pemprov DKI, melampui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,2 persen.
"Kami melihat proyeksi untuk angka 7 persen adalah sesuatu yang tidak realistis," kata Anggota DPRD Fraksi Hanura Syarifudin di Gedung DPRD Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2018).
Selain itu, Hanura juga mengkritik dalam laporan tersebut tidak terdapat rencana pembangunan untuk menanggulangi banjir. Padahal banjir masih menjadi masalah utama di Ibu Kota. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) DKI Jakarta, pada 2018 banjir terjadi di 100 RW di seluruh Jakarta.
"Kami mempertanyakan komitmen dan keseriusan eksekutif dalam meyelesaikan persoalan banjir di lbu Kota. Kenapa eksekutif tidak memprioritaskan penanganan banjir dalam rencana jangka menengah yang akan dilaksanakan?" kata Syarifudin.
Baca Juga : RPJMD dan Pesimisme Pemberantasan Kemiskinan di Ibu Kota
Kritikan juga dilontarkan oleh Ketua fraksi Nasdem, Bestari Barus, tentang upaya peningkatan kesehatan di Jakarta. Faktanya, jumlah rumah sakit di Jakarta masih sedikit. Belum lagi, banyaknya aduan tentang sulitnya mendapatkan ruang rawat inap di Jakarta. Namun sayang, dalam RPJMD yang disampaikan tidak ditemukan rencana untuk membangun rumah sakit dalam 5 tahun ini.
Katanya, Pemprov DKI Jakarta hanya terfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dengan pemenuhan 100 persen Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) serta mengembangkan layanan One Kelurahan Outstanding Care (OK-OCARE).
"Masih banyaknya aduan masyarakat dan temuan dilapangan, bahwa banyak warga DKI Jakarta yang masih kesulitan mendapatkan kamar rawat inap di RSUD milik Pemprov DKI Jakarta," ujar Bestari.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, jumlah rumah sakit yang ada di Jakarta saat ini 189 rumah sakit. Dari angka tersebut, 90 di antaranya telah melayani BPJS. Angka ini masih terbilang kurang dibanding dengan jumlah penduduk Jakarta yang mencapai 10,37 juta jiwa pada 2017.
Baca Juga : Kemiskinan Jadi Penyebab Maraknya Prostitusi di Ibu Kota
Terakhir, kritikan DPRD muncul karena program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tidak dilanjutkan dalam RPJMD Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan menilai langkah tersebut bertentangan dengan program Pemprov DKI Jakarta sebelumnya yang mau menciptakan tempat untuk berinteraksi antar warga Jakarta.
Selain itu, Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono menyebut, terjadi pemborosan anggaran karena ketidaksinambungan pembangunan di era Anies-Sandi dengan pimpinan sebelumnya, Ahok-Djarot.
Baca Juga : Mempertanyakan Alasan Penghentian Pembangunan RPTRA
Seperti diketahui beberapa pembangunan di era Ahok tidak dilanjutkan oleh Anies, sebut saja pembangunan Ruang Publik Terbuka Rama Anak dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Anies justru lebih fokus membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menurut Gembong, itu tidak begitu dibutuhkan.
"Itukan pembangunan RPTRA dan lain-lain menggunakan dana APBD, mubazir dong kalau tidak dilanjutkan, kata Gembong.
Meski menuai banyak kritikan, tidak sedikit pula pembangunan oleh Pemprov DKI yang mendapat pujian dan dukungan dari anggota DPRD. Di antarannya adalah program DP nol rupiah dan OK Oce yang intinya berpihak kepada warga yang kurang mampu. Serta, pemberantasan narkoba di sejumlah tempat hiburan malam.
