Tim Editor
“Kalau dia merasa itu persoalan kabinet, bukan hanya persoalan bu Rini tentu, harus presiden yang klarifikasi,” kata Ray Rangkuti saat dihubungi era.id, Minggu (29/4/2018).
“Apakah presiden mau dicemari oleh anggota kabinet dengan tingkah laku seperti itu. Kalau tidak benar ya klarifikasi itu sekaligus mementahkan asumsi yang bisa digoreng ke sana kemari tersebut,” sambungnya.
Menurut Ray, keputusan terakhir ada di Presiden Jokowi karena dalam hal ini nantinya bisa menimbulkan preseden buruk bagi kepemimpinannya. Ia juga menilai, DPR seharusnya dapat melakukan fungsi pengawasannya dengan memanggil Menteri Rini dan Dirut PT PLN untuk dimintai klarifikasi terkait rekaman yang beredar tersebut.
Baca Juga : Kementerian BUMN Benarkan Percakapan Rini-Sofyan
Namun, Ray mengibaratkan ini akan menjadi senjata makan tuan mengingat DPR telah memboikot Menteri Rini untuk hadir di gedung parlemen.
“Ini kan seperti senjata makan tuan, mereka yang boikot sendiri, tapi mereka membutuhkan klarifikasi. Tapi menurut saya, kalau mereka mau ya panggil saja. Artinya sejak dipanggil itu, boikot itu kan dinyatakan batal,” ungkapnya.
Sebelumnya, Rekaman percakapan Rini-Sofyan ini pertama kali diunggah akun instagram om_gadun, Jumat (27/4) dengan caption 'Dashyaaatttt...!!!! Mau kelanjutanhya? Om butuh 1000 likes #MafiaMigas #RIwayarpertaminakiNI'.
Akun om_gadun itu mengunggah sebuah video yang berisi rekaman percakapan dengan cover tulisan 'Rini Soemarno' dan ' Sofyan Basir'. Akun ini belakangan mengubah nama menjadi walikota_parung. Kini, akun tersebut berganti nama jadi pertahanan_sipil.
Dalam rekaman tersebut, si empunya suara perempuan yang akhirnya diakui Kementerian BUMN sebagai Rini, berbicara dengan lawannya mengenai pertemuan dengan seseorang yang disebut mereka sebagai "Pak Ari" untuk membahas pembagian fee.
"Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang," kata pria tersebut.
Lalu dijawab oleh yang perempuan, "Yang penting ginilah, udahlah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN."
"Betul," timpal pria itu.
"Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, gitu," sambung perempuan lagi.
"PLN. Waktu itu saya ketemu Pak Ari juga, Bu. Saya bilang 'Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah, Pak Ari....'" lanjut sang pria.
"Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama sama Pak Sofyan," balas perempuan.
Namun, Kementerian BUMN membenarkan rekaman itu, tapi membantah perbincangan tersebut membahas fee proyek tertentu. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, Rini Soemarno-Sofyan Basir bukan membahas fee melainkan diskusi rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Menurut Kementerian BUMN, rekaman tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Padahal mereka berdua, kata Imam, ingin memastikan PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.
