Tim Editor
Kementerian BUMN memang membenarkan rekaman itu, tapi membantah perbincangan tersebut membahas fee proyek tertentu. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menjelaskan, Rini Soemarno-Sofyan Basir sedang diskusi rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Menurut Kementerian BUMN, rekaman tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Tapi saat diminta rekaman asli dan utuh, mereka malah mengaku tidak memilikinya.
Baca: Kementerian BUMN Didesak Buka Rekaman Rini-Sofyan
Nah, ngomong-ngomong soal membahas fee, mari kita tarik sedikit ke belakang mengenai sikap Presiden Jokowi. Bukan cuma sekali saja Jokowi berbicara. Penegasan ini sudah sering dia ucapkan berbagai acara. Menteri hingga para kepala daerah dilarang keras main proyek, apalagi sampai korupsi.
5 Desember 2017 - Dalam pembukaan acara persiapan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017 dan institusi pengelola keuangan negara di Istana Bogor
"Kepercayaan yang diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi.
"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertanggungajawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja".
"Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang di korupsi. ini perlu digaris bawahi".
24 Oktober 2017 - Di acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia di Istana Negara.
"Hati-hati... Jangan ada yang main-main lagi masalah uang apalagi APBD. Hati-hati, Saya nggak bisa bilang jangan kepada KPK, itu nggak bisa. Hati-hati, saya bantunya hanya ini membangun sistem"
"Ini pada takut semua OTT takut? ya jangan 'ngambil' uang, gak perlu takut kalau kita tidak 'ngapa-ngapain', tidak perlu takut"
18 Maret 2017 - Dalam acara peresmian pembangkit listrik portabel (mobile power plant), Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat.
"Jangan dipikir saya tidak tahu, supaya saudara ngerti saja. Saya biasa bekerja detail, silakan, saya memberikan ruang diteruskan silakan karena uang kita yang sudah nancep habis di situ banyak tetapi jangan dimain-mainkan lagi"
"Jadi kalau dimain-mainin awas! Saya hanya satu kata awas itu saja! Tidak usah takut kalau hal-hal yang baik, pasti saya 'back up'."
11 Desember 2017 - Dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Jakarta.
"Yang mengherankan dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada. Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius tidak bisa ditunda lagi sistem pemerintahan pelayanan administrasi semua harus dibenahi termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan"
4 Agustus 2017 - Rapimnas Partai Hanura, Bali.
"Saya selalu sampaikan, manajemen dana desa itu betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tapi juga harus ada pengawasan, kontrolling, checking yang terus menerus"
29 Desember 2016 - Rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.
"Saya ingin praktik-praktik, seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait, modus kongkalikong dengan vendor, lelang fiktif dengan memanipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi"
"Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi. Karena praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar,"
7 Desember 2016 - Acara penyerahan DIPA tahu 2017, Istana Negara, Jakarta.
"Pesan saya, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun APBN kita ini. Saya kira mekanisme pencegahan itu sudah ada. ini mengingatkan saja karena ini duit gede banget"
"Tapi sekali lagi, titip kepala desa, bupati, wali kota dan gubernur, sekali lagi uang ini Rp 764,3 triliun sangat gede, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun"
6 Juni 2016 - Di acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015, Istana Negara, Jakarta
"Kita tahu semuanya bahwa penggunaan APBN harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat dan kita harus bisa memastikan rakyat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN tersebut"
"Dan akhirnya saya mengajak seluruh kementrian dan lembaga non kementerian untuk memperbaiki bebenah membangun tata kelola keuangan yang transparan, mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya dan saya tegaskan jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat".
Peringatan Presiden Jokowi soal dilarang main proyek (Infografis Wildan/era.id)
