20 Tahun Reformasi: Mengingat Tuntutan Demonstran

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Infografis tuntutan Reformasi (Hilda/era.id)

Jakarta, era.id – Pada 20 tahun lalu, demonstrasi terjadi di banyak daerah di Indonesia. Demonstran mendesak Presiden Soeharto lengser yang diwarnai penculikan dan penembakan aktivis, hingga kerusuhan di banyak titik.

Ada enam tuntutan yang disampaikan demonstran pada 1998. Mulai dari penegakan supremasi hukum, adili Soeharto, hingga pencabutan dwifungsi ABRI.

Tim era.id menyajikan konten terkait 20 tahun reformasi yang bisa dilihat di sini dari beberapa sisi. Di antaranya mengingat kembali tuntutan demonstran pada 1998. Pada bagian ini, akan diulas tiga tuntutan dari enam tuntutan Reformasi, sedangkan tiga tuntutan lainnya akan diulas dalam artikel selanjutnya.

Penegakan supremasi hukum

Tuntutan pertama ini ibarat oli pergerakan demonstran. Hukum dinilai jadi instrumen pelindung penguasa saat rezim Orde Baru. Dampak dari digunakannya hukum sebagai alat pelindung penguasa adalah korupsi yang makin menggila.

Aktivis dan mahasiswa demonstran meminta supremasi hukum ditegakkan sebagai payung hukum untuk membersihkan pemerintahan yang korup. Penegakan supremasi hukum ini sifatnya sangat luas dan memiliki turunan tuntutan yang saling berkaitan. 

Para demonstran menganggap, saat lembaga hukum dikebiri dan sepenuhnya di bawah kuasa eksekutif, maka hukum kehilangan independensinya dan ciut pada penguasa. Rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat saat itu makin membatu karena para pejabat pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tetap melengang bebas dari jeratan hukum.

Supremasi penegakan hukum dituntut tegak dengan pendekatan sistemik dan menjauhi hal-hal yang bersifat ad hoc (fragmentaris), mengutamakan kebenaran dan keadilan, senantiasa melakukan promosi dan perlindungan HAM, menjaga keseimbangan moralitas institusional, moralitas sosial dan moralitas sipil, dan hukum yang tidak mengabdi pada kekuasaan politik.

Baca Juga : 20 Tahun Reformasi : Malaysia Pinjamkan Uang

Kemudian, kepemimpinan nasional di semua lini diminta berkomitmen terhadap supremasi hukum, kesadaran hukum yang terpadu antara kesadaran hukum penguasa yang bersifat top down dan perasaan hukum masyarakat yang bersifat bottom up.

Kemudian, proses pembuatan peraturan perundang-undangan, proses penegakan hukum dan proses pembudayaan hukum yang aspiratif dalam kaitannya dengan aspirasi suprastruktur, infrastruktur, kepakaran, dan aspirasi internasional. Lalu dituntut juga penegakan hukum yang bermuara pada penyelesaian konflik, perpaduan tindakan represif dan tindakan preventif, serta memadukan proses litigasi dan non-litigasi.

Potretnya kini, supremasi hukum mulai bangun meski terdapat coreng dari tertangkapnya petinggi lembaga kehakiman seperti Akil Mochtar dan Urip Tri Gunawan, serta belum tuntasnya kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pemberantasan KKN

Tuntutan ini menitikberatkan kepada kasus-kasus KKN di eksekutif dan yudikatif pada 1998 dan sebelumnya. Bahkan, kata gotong royong yang sangat membumi di Indonesia juga terjadi dalam praktik korupsi di mana oknum eksekutif dan yudikatif bekerja sama melakukan korupsi. Mirisnya, praktik KKN masih mudah ditemui di tengah masyarakat hingga kini.

Terkait indeks korupsi, Indonesia berada dalam zona memprihatinkan, yakni posisi 96 dari 175 negara berdasarkan Corruption Perception Index 2017. Praktik korupsi di Indonesia nyatanya masih tinggi meski sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2002.

Baca Juga : Reformasi Bersyarat Presiden Soeharto

Pemberantasan korupsi di Indonesia sangat berat. Berdasarkan catatan Transparansi Indonesia, ada lebih dari 100 laporan ancaman penyerangan terhadap pelapor kegiatan korupsi sejak 2004. Data tersebut disinyalir hanya puncak dari gunung es, dan jumlah pasti di lapangan diyakini lebih banyak.

Paling parah adalah kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Akibat disiram air keras pada bagian wajah, mata Novel terancam buta. 
 
Adili Presiden Soeharto dan kroninya

Tuntutan agar Presiden ke-2 RI Soeharto beserta kroninya diadili sangat lantang disampaikan demonstran 1998 karena rezim Orde Baru dinilai lekat dengan KKN. Masyarakat gerah karena ekonomi nasional dikuasai Soeharto dan kroninya hingga muncul istilah menjadi musuh bersama yang harus ditumbangkan.

Tap MPR XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dijadikan pijakan untuk menuntut Soeharto beserta kroninya dan bahkan keluarga dan anak-anaknya diadili. 

Baca Juga : Mahasiswa di Pelosok Negeri Desak Percepat Reformasi

Meninggalnya Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat tuntutan itu seakan gugur secara hukum. Namun, tuntutan itu tetap diajukan kepada ahli warisnya secara perdata sesuai amanat Reformasi 1998 yang tertuang dalam Pasal 4 Tap MPR XI/ 1998 yang berbunyi “Upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan HAM.”

Tapi, tuntutan tersebut hingga kini belum menemukan titik terang. Terlebih tuntutan tersebut pernah digugurkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada 12 Mei 2006 dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) Soeharto.


*Masih ada tiga tuntutan Reformasi, yakni amandemen UUD 1945, pencabutan dwifungsi ABRI, dan otonomi daerah yang akan kami ulas pada artikel lain. Tunggu kelanjutannya ya.

Tag: peringatan 20 tahun reformasi presiden soeharto hukuman mati korupsi bakamla

Bagikan: