Peringatan 20 Tahun Reformasi: Cara Soeharto Berantas Korupsi

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Infigrafis pemberantasan korupsi (era.id)

Jelang peringatan 20 tahun reformasi, tim era.id memiliki banyak konten dalam bentuk teks, infografis, video, dan podcast yang bisa dinikmati di sini.

Pada bagian ini, kami ulas metode pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Buruknya penanganan korupsi membuat masyarakat kecewa hingga memunculkan gelombang besar demonstrasi pada 1998. Salah satu tuntutan reformasi adalah pembersihan KKN di rezim Soeharto, keluarganya, hingga kroninya.


Jakarta, era.id - Peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru menyisakan kasus korupsi yang belum terselesaikan. Aktivis pergerakan melanjutkan tuntutan pada pemerintahan Presiden Soeharto agar menyelesaikan kasus korupsi yang mangkrak tersebut.

Menanggapi tuntutan itu, bak seorang raja yang ingin menenangkan rakyatnya, Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya, 16 Agustus 1967, yang dihadiri anggota MPR-DPR, mengatakan bahwa rezim Orde Lama tidak mampu memberantas korupsi dan dia menyatakan bakal membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya.

Baca Juga : 20 Tahun Reformasi : Mengingat Tuntutan Demonstran

Dibentuknya TPK

Soeharto kemudian mulai merealisasikan gagasan memberantas korupsi dengan mengeluarkan Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada 2 Desember 1967.

Tertulis Tupoksi dari TPK di Keppres tersebut adalah untuk membantu pemerintah memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Dalam tugasnya, TPK bisa melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi terjadinya korupsi dan bisa melakukan penindakan secara lugas, cepat, dan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan kewenangan tersebut, TPK bisa mencegah dan memberantas praktik korupsi di pemerintahan atau lembaga negara, bahkan hingga internal ABRI.

TPK berhak untuk mengoordinasikan, memimpin, dan mengawasi semua aparatur penegak hukum, termasuk dalam penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan perkara korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota ABRI maupun sipil.

Baca Juga : Peringatan 20 Tahun Reformasi : Harga BBM Naik

Urusan prestasi,  dikutip dari 'Koran Merdeka, 4 Januari 1970', dalam kurun waktu 2 tahun setelah terbentuk, TPK mampu menggarap 177 perkara korupsi, 144 di antaranya terselesaikan dan dibawa ke pengadilan, 37 kasus lainnya saat itu masih berjalan. 

Namun, dari penuntasan kasus korupsi itu, TPK tetap mendapat kritik karena dinilai hanya berani 'berenang di kolam dangkal' alias hanya berani mengungkap kasus korupsi skala kecil.

Banyak di antara kasus korupsi besar yang menyeruak saat itu belum diselesaikan atau bahkan belum diungkap sama sekali. Salah satunya kasus Pertamina dan Coopa, hingga muncul penilaian publik TPK kurang berani mengungkap kasus korupsi yang bersinggungan dengan pejabat tinggi atau kroni Presiden Soeharto. 

Baca Juga : Reformasi, 20 Tahun Lalu di Indonesia

Selain itu, struktural TPK juga dianggap tidak ideal dan tidak independen sehingga disinyalir mengalami kerancuan fungsi sebagai pendukung kekuasaan rezim Orde Baru. Secara struktural, TPK berada di bawah Kejaksaan Agung, dan Jaksa Agung saat itu,  Sugih Arto rangkap jabatan menjadi Ketua TPK.

Rangkap jabatan Sugih sebagai Ketua TPK dan Jaksa Agung yang menangani kasus penyelundupan, manipulasi, dan kasus kejahatan lain yang merugikan keuangan negara di luar pemberantasan korupsi membuat kinerjanya menjadi tidak fokus, dan membuat agenda pemberantasan korupsi tidak bisa berlari cepat.



Gagasan Komisi Empat dan Angkatan 66

Pada 1970, dibentuk Komisi Empat untuk mengungkap dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan di Pertamina, Bulog, penebangan hutan dan beberapa departemen atau badan usaha milik negara yang disinyalir terjadi penyalahgunaan uang negara di dalamnya.

Komisi Empat beranggotakan sejumlah tokoh nasional, yaitu Mohammad Hatta sebagai penasihat presiden untuk pemberantasan korupsi, Wilopo SH sebagai Ketua Komisi, IJ Kasimo, Prof Ir Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto.

Baca Juga : Pengumuman 32 Bank Sekarat Pada 1998

Selain itu, Akbar Tandjung juga pernah memotori Angkatan 66 untuk mendirikan Komisi Anti Korupsi yang hanya bertahan dua bulan. Lalu pada 1971 lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU tersebut dinyatakan adanya pencabutan Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Alasannya adalah beberapa perumusan yang tidak mencakup banyak hal yang semestinya dikenakan pidana tetapi tidak tertuang dalam UU Nomor 24 Prp tersebut. 

Oleh sebab itu, UU Nomor 3 Tahun 1971 diharapkan dapat menyempurnakan dan mengakomodasi keluhan masyarakat terhadap pelaku korupsi. UU Nomor 3 tahun 1971 menjelaskan secara detail dalam 37 pasal terkait tindak pidana korupsi.

Opstib oleh Pangkopkamtib

Implementasi pemberantasan korupsi rezim Orde Baru dilanjutkan dengan mengadakan operasi penertiban (Opstib). Operasi ini di bawah arahan Pangkopkamtib kala itu, Laksamana Soedomo pada 1977, dengan harapan dapat menangani 1.127 kasus korupsi.

Namun, taring memberantas korupsi juga tidak terlihat. Disinyalir ada dualisme pendapat antara A.H. Nasution dengan Soedomo perihal metode opstib dalam pemberantasan korupsi. 

Alhasil, harapan masyarakat pada pemberantasan korupsi kembali pupus karena sepak terjang opstib tanpa arah. Hingga 1980 sampai runtuhnya rezim Orde Baru, penindakan terhadap kasus korupsi dirasa kurang transparan, kebanyakan dilakukan secara tertutup dan terbatas.

Masyarakat geram karena pelaku korupsi yang diadili hanya pejabat kelas bawah. Sementara pejabat tinggi yang dekat kekuasaan dan lingkaran tentara saat itu dan diduga terlibat korupsi masih bebas lantaran tidak diperiksa, apalagi ditahan.

 

Tag: peringatan 20 tahun reformasi presiden soeharto korupsi bakamla

Bagikan: