20 Tahun Reformasi: Mengingat Tuntutan Demonstran (2)

Tim Editor

    Sedang memuat podcast...

    Ilustrasi Reformasi (era.id)

    Pada artikel sebelumnya diulas tiga tuntutan reformasi tentang penegakan supremasi hukum, hapus KKN, dan tuntutan adili Presiden Soeharto beserta kroninya. Kini, tiba waktu mengulas tiga tuntutan lain reformasi.

    Tim era.id menyiapkan banyak konten dalam bentuk artikel, infografis, video, dan podcast terkait peringatan 20 tahun reformasi yang dapat dilihat di sini.



    Jakarta, era.id – Setelah tiga tuntutan tentang penegakan supremasi hukum, penghapusan KKN, dan adili Soeharto beserta kroninya, tiga tuntutan lainnya adalah mengamandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, dan otonomi daerah.

    Tuntutan yang disuarakan aktivis dan mahasiswa pada 1998 itu menimbulkan korban materi dan nyawa. Penculikan aktivis, penembakan demonstran, yang hampir berbarengan dengan naiknya harga BBM memicu demonstrasi yang lebih besar dan panas hingga berujung kerusuhan di banyak titik di Indonesia.

    Amandemen UUD 1945

    Tuntutan untuk mengamandemen UUD 1945 muncul karena kekuasaan tertinggi berada di MPR, Presiden, dan DPR yang saat itu disinyalir masih berkaitan dengan Orde Baru. 

    Tuntutan juga muncul karena masyarakat menilai jabatan penting di Indonesia masih dikuasai kelompok tertentu sehingga muncul desakan pengembalian kekuasaan pada rakyat.

    Rezim Orde Baru juga dituding kerap menafsirkan hukum sendiri demi kepentingan pribadi dan golongan. Maka, muncul tuntutan amandemen UUD 1945 untuk penyempurnaan aturan dasar tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, mewujudkan negara demokrasi, dan negara hukum serta hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

    Baca Juga : 20 Tahun Reformasi, Inggris Desak Soeharto

    Pemenuhan tuntutan ini telah dilakukan melalui empat kali amandemen, dengan merombak undang-undang di berbagai aspek, khususnya aspek kekuasaan pemerintah dan kedaulatan rakyat. 

    Pada medio 1999-2002 terjadi empat kali amandemen, isi perubahannya sebagai berikut:

    1. Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999, PAH III sebanyak 25 orang yang mengubah Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan Pasal 21 untuk pengaturan yang lebih baik mengenai kekuasaan presiden yang pada masa Orde Baru dipandang terlampau kuat.

    2. Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000, PAH I sebanyak 47 orang yang mengubah 5 Bab dan 25 Pasal terkait pemerintah daerah, DPR, dan kewenangannya, HAM, lambang negara dan lagu kebangsaan.

    3. Perubahan ketiga disahkan 10 November 2001, PAH I sebanyak 51 orang yang mengubah 3 Bab dan 22 Pasal terkait bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, serta kekuasaan kehakiman.

    4. Perubahan Keempat disahkan 10 Agustus 2002, PAH I sebanyak 50 orang yang mengubah 2 Bab dan 13 Pasal terkait DPD sebagai bagian MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, serta perubahan UUD.

    Total anggota MPR yang terlibat dalam amandemen UUD 1945 adalah 64 orang dan komposisi perubahannya adalah 25 butir tidak diubah, 46 butir diubah atau ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 199 butir ketentuan, serta 174 ketentuan baru.

    Pencabutan dwifungsi ABRI

    Pada saat itu, dwifungsi aparat keamanan dinilai seperti membuat negara dalam negara, dengan mendirikan struktur kodam, korem, kodim, koramil, hingga babinsa. Militer ketika itu dinilai ingin mengendalikan kegiatan politik rakyat, seperti halnya aksi buruh dan tani yang bakal diintimidasi aparat di area terdekat. 

    Dimensi pertama pencabutan dwifungsi adalah pembubaran struktur yang disebutkan sebelumnya, tujuannya adalah untuk memberi kebebasan rakyat dari satu represi dan intimidasi yang akan memotori partisipasi dan kesadaran demokratik rakyat.

    Argumen militer yang ingin mengamankan teritori ditolak masyarakat dan aktivis yang menilai tujuan militer justru ingin menyempurnakan alat-alat kekuasaan kelompok.

    ABRI kini telah dipecah kembali sesuai fungsi asalnya, yaitu TNI dan Polri. Keduanya terpisah meski tetap berkoordinasi.

    Baca Juga : Pembelaan ABRI di Tengah Tuduhan Penculikan

    Dimensi kedua adalah pembersihan lembaga ekstrayudisial seperti BAKIN atau BAIS, dan BIA yang dinilai jauh dari jangkauan peradilan, lembaga yang memiliki wewenang yang sangat luar biasa. Ketika itu, lembaga-lembaga tersebut ditengarai dapat menghakimi seseorang secara sepihak tanpa ada kejelasan hukum, bahkan tindakannya sering kali berbau kriminal seperti penculikan dan pembunuhan, tanpa adanya pertanggungjawaban jelas.

    Tuntutan terhadap pembubaran lembaga ekstrayudisial itu disuarakan untuk mengembalikan prinsip trias politica (keseimbangan politik) yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten.

    Berikutnya, dimensi ketiga dalam tuntutan itu adalah pembersihan militer dari politik. Keterlibatan militer dalam catur politik dianggap melampaui fungsi sebagai aparat keamanan. Tuntutan pembersihan militer dari arena politik Indonesia disampaikan untuk menjaga netralitas militer agar tidak berpihak pada kekuatan politik lain selain kekuatan politik rakyat.

    Kini, hak politik prajurit aktif dicabut. Jika seorang prajurit aktif hendak masuk pada arena politik praktis, mereka harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan militer/kepolisiannya.

    Dimensi keempat berbicara tentang hukum dan HAM, yaitu penegakan hukum dan HAM bagi para perwira militer yang melanggar hak asasi atau diduga terlibat kasus penculikan dan kekerasan terhadap aktivis serta masyarakat. Langkah militer dalam catur politik nasional kala itu menimbulkan citra tidak sedap di tengah masyarakat. 

    Baca Juga : Kembalinya Aktivis yang Hilang


    Infografis tuntutan Reformasi (era.id)

    Pemberian otonomi daerah

    Tuntutan atas pemberian otonomi daerah seluas-luasnya menjadi kebijakan yang membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Mengembalikan fokus pemerintah pusat untuk mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya.

    Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan mampu lebih fokus pada perumusan kebijakan makro yang bersifat strategis. Manfaat lain dari desentralisasi ini, daerah akan lebih optimal dalam pemberdayaan lokal, demikian kemampuan pemerintah daerah juga ikut terpacu, dampaknya adalah penguatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah daerah tersebut. 

    Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan kebijakan pembangunan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan menumbuhkan prakarsa, kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Baca Juga : 20 Tahun Reformasi dalam Bingkai Foto

    Desentralisasi kini telah berlaku di Indonesia dan perimbangan kekuatan antara pusat dan daerah sudah jauh lebih cair ketimbang masa Orde Baru. Namun demikian, apakah kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sudah berhasil tercapai selama masa desentralisasi tersebut?

    Vedi Hadiz dalam bukunya yang berjudul Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto (2005) menyatakan bahwa desentralisasi justru menimbulkan fenomena 'raja-raja kecil' yang memindahkan unsur korupsi dari kroni Orde Baru di tingkat pusat ke kroni raja kecil di tingkat daerah.

    Artinya, masih perlu usaha keras untuk mengembalikan makna awal desentralisasi yang didengungkan di masa Reformasi Mei 1998.

     

    Tag: peringatan 20 tahun reformasi presiden soeharto penculikan dwi fungsi tni-polri

    Bagikan :