Tim Editor
Pesan Presiden Soeharto dari Mesir hari itu sampai ke Jakarta. Presiden Soeharto membantah dirinya akan mundur dari kursi Presiden Republik Indonesia. Di Jalan Cendana, Jakarta, 15 Mei 1998, Menteri Penerangan, Alwi Dahlan menyampaikan kabar tersebut.
Sebelum itu, terjadi sebuah rapat di waktu subuh, saat pesawat yang ditumpangi Presiden Soeharto mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, pukul 04.41 WIB. Sejumlah tokoh hadir dalam rapat tersebut. Wakil Presiden BJ Habibie, Mensesneg Saadilah Mursjid, Mendagri Hartono, Menhankam/Pangab Wiranto, Menko Polkam Feisal Tanung, Menkeh Muladi, Mendpen Alwi Dahlan, Kepala Bakin Moetojib, hingga Jaksa Agung Soedjono C Atmonegoro.
Usai rapat, Alwi Dahlan memberikan keterangan pers yang meralat pernyataan mundurnya presiden kedua Republik Indonesia itu. Selain itu, Alwi Dahlan juga menyatakan bahwa Presiden Soeharto tidak akan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan senjata.
Dalam siaran pers tersebut, Soeharto menyatakan mendukung langkah reformasi di bidang politik dan ekonomi, sebagaimana telah digulirkan DPR.
"Beliau menyatakan, kalau saya boleh kutip, 'sebetulnya kalau masyarakat tidak lagi memberi kepercayaan, tidak apa apa, Kalau tidak percaya, ya sudah. Saya tidak akan mempertahankan dengan menggunakan senjata'," ujar Alwi dilansir dari Harian Kompas, 16 Mei 1998.
Pasca pernyataan yang dikeluarkan Presiden Soeharto itu, Ketua DPR/MPR, Harmoko memberikan keterangan pers bahwa dirinya akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk membahas pernyataan Presiden Soeharto tersebut.
Tiba-tiba, terjadi dialog mendadak yang cukup seru dengan rombongan tokoh-tokoh hukum yang hari itu mendatangi parlemen, Adnan Buyung Nasution, T. Mulya Lubis, dan W.S Rendra. Dalam rapat tersebut, Buyung memotong pembicaraan Harmoko dan mendesak agar menanggapi secara cepat pernyataan mundur Presiden Soeharto.
Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di Indonesia sudah semakin parah. Harus ada jalan pintas dan cepat untuk menanggulangi masalah tersebut. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan karena bangsa Indonesia bisa hancur. Kesalahan-kesalahan pemerintah Orde baru selama 30 tahun tidak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan, bisa-bisa Indonesia malah kembali lagi ke titik nol.
Menanggapi Buyung, Harmoko menjawab tenang. Katanya, “jangan sampai terjadi maslah-masalah seperti tahun 1965 dulu itu. Harus kita cegah. Jadi luka-luka sosial jangan terulang lagi.”
Harmoko juga menyatakan akan menghadap presiden bersama pimpinan DPR/MPR soal seberapa jauh nanti ia akan mundur, dalam kapasitas bagaimana, dan mekanisme seperti apa. Apakah melalui Sidang Umum atau Sidang Istimewa yang jadi ketentuan yang diatur konstitusi negara.
