Peringatan 20 Tahun Reformasi: Parlemen Dulu dan Sekarang

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Cerita soal reformasi, akan menyinggung banyak hal. Sebab, reformasi membuat banyak perubahan di berbagai elemen penting bangsa ini. Termasuk parlemen, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berdiri belakangan.

Memasuki masa reformasi 1988, DPR berganti wajah. Mulai dari sistem, hingga partai politik yang duduk di sana. MPR juga berubah, kekuatan lembaga ini jadi lemah dari masa sebelumnya. Selain itu, muncul lembaga baru, yaitu senat atau yang dikenal dengan DPD.

Pada Orde Baru, DPR memiliki kedudukan, tugas dan wewenang di antaranya, bersama pemerintah menetapkan APBN, bersama dengan pemerintah membentuk UU, dan melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah. Pada masa ini, DPR juga berperan penting atas terlaksananya pemilu. Mari baca dengan seksama tulisan panjang kami soal itu.

Henk Schulte Nordholt dan Gerry Va Linken dalam bukunya yang berjudul Politik Lokal di Indonesia (2014) menyatakan, DPR pada masa orde baru memiliki dua unsur yang berasal dari pilihan rakyat, yaitu golongan politik dan golongan karya (Golkar).

Untuk golongan politik, terdiri dari dua partai hasil fusi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua partai itu, masing-masing berasal dari gabungan sejumlah partai besar maupun gurem di era Orde Lama. Fusi partai ini sering diasosiasikan sebagai tindakan untuk menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia.

Sementara, Golkar tidak dianggap sebagai partai. Dia dianggap berbeda dengan PDI dan PPP. Meski demikian, Golkar juga salah satu peserta pemilu. Untuk dapat menjadi perwakilan DPR dari Fraksi Golkar, seseorang harus mengikuti pemilu sebagaimana dipersyaratkan undang-undang. 

Baca Juga : Kisah Sunarmi, Ibu Korban Penembakan Trisakti

Sedangkan, ada satu unsur lagi di parlemen, yaitu golongan ABRI. Unsur ini berasal bukan berdasarkan pilihan rakyat, melainkan ditunjuk langsung oleh presiden. Unsur ini merupakan bagian dari golongan anti-politik di parlemen. 

Unsur ini muncul tidak terlepas dari dwifungsi ABRI yang digagas AH Nasution. Konsep itu dikenal dengan istilah 'Konsep Jalan Tengah' di mana militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan, tapi juga fungsi sosial politik untuk menentukan arah kebijakan politik negara.

Pada awal Orde Baru, Presiden kedua Soeharto menempatkan posisi strategis untuk aktivitas politik TNI di parlemen. Di masanya, TNI memperoleh jatah 100 Kursi untuk Fraksi ABRI. Sedangkan, pada Orde sebelumnya, fraksi ini hanya mendapat 35 kursi dari 287 kursi. 

Baca Juga : Peringatan 20 Tahun Reformasi: Deklarasi Ciganjur

Lalu, bagaimana dengan PPP dan PDI yang benar-benar berasal dari partai politik? Sebenarnya mereka tidak punya peran yang banyak di parlemen. 

Pertama, sebagai partai politik, struktur organisasi mereka sangat dibatasi. Sebagai parpol, mereka hanya boleh membuka cabang hingga tingkat kecamatan, sementara saingannya, Golkar boleh membuka cabang hingga desa/dusun karena dianggap bukan parpol.

Kedua, jumlah suara mereka sangat kecil jika dibandingkan Golkar yang konsisten meraih lebih dari 60% suara setiap pemilu di era Orde Baru. Selain itu, sistem kepemimpinan Orde Baru sangat berat di eksekutif sehingga peran parlemen, apalagi kinerja PPP dan PDI, sangat minim. Kalaupun ada kritik yang dilancarkan oleh kedua partai itu, pastinya tidak terlalu didengar, sebab posisi dan hegemoni Golkar terlalu kuat, apalagi Soeharto berada di balik kekuasaan Golkar.


(Infografis perbedaan parlemen saat Orde Baru dan reformasi/era.id)

Parlemen Pasca Orde Baru

Pemilihan Umum 1999 adalah pemilihan pertama di masa reformasi. Pemilihan umum 1999 mengalami perbedaan mendasar, terutama mengenai sistem kepartaian yang mengikuti pemilu. Di pemilu sebelumnya, hanya 2 partai politik dan satu golongan, yang bertanding, pada reformasi terjadi proses multi partai. Akibatnya, banyak partai baru lahir langsung ikut pemilu.

Peneliti LIPI Wawan Ichwanuddin, dalam jurnalnya yang berjudul Absennya Politik Pengawasan DPR Era Reformasi (2016) menjelaskan, pemilu pertama pasca jatuhnya Orde Baru menghasilkan perubahan komposisi kekuatan politik.

"Dominasi Golongan Karya (Golkar) selama tujuh kali pemilu berakhir dengan kemenangan PDIP," tulisnya.  

Pada masa ini pula, perwakilan golongan non politik dan dwifungsi ABRI dihilangkan sebagai bentuk kritik terhadap manipulasi orde baru dalam mengatur gerak DPR. 

Baca Juga : Peringatan 20 Tahun Reformasi: Cara Soeharto Berantas Korupsi

DPR memiliki fungsi yang lebih kuat pada masa reformasi. Tidak hanya berkutat terkait fungsi pengawasan, budgeting, dan pembuatan undang undang, DPR juga mampu untuk menjaga arah pemerintahan, bahkan untuk memberhentikan presiden. 

Selain itu, DPR pada reformasi juga mampu untuk melakukan amandemen terhadap UUD 45. Pasca reformasi, total amandemen yang sudah dilakukan yaitu empat kali (1999, 2000, 2001, dan 2002).

Implikasi perubahan politik pasca Reformasi 1998 adalah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Dengan perubahan tersebut, DPR dinilai mampu menjalankan fungsinya dengan baik, yang pada era sebelumnya tidak pernah terjadi.

Tidak hanya itu, DPR menjadi lebih kuat dan bahkan dalam konteks tertentu mampu memanggil presiden untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu isu yang dapat saja berujung pada impeachment/pemecatan.

Selain itu, dalam ranah partai politik, sejumlah aturan mulai diubah, di antaranya Golkar yang berubah jadi partai politik dan dibolehkannya parpol membuka cabang hingga tingkat desa dan dusun menambah semarak pesta demokrasi.

Baca Juga : 20 Tahun Reformasi: Mengingat Tuntutan Demonstran

Saat DPR memiliki fungsi yang makin banyak, fungsi MPR malah sebaliknya. Reformasi telah membuat fungsi MPR hanya sebatas menjalankan tugas untuk menyosialisasikan hasil amendemen UUD 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa Orde Baru, keanggotaan MPR yaitu anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Pada Orde Baru, MPR terlihat memiliki peran dikarenakan pemerintah Soeharto memiliki model panduan ideologis tentang jalannya pembangunan dengan istilah Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Tetapi pasca orde baru jatuh, MPR tidak lagi menjadi sumpreme body, tetapi sebagai lembaga negara yang sejajar posisinya dengan lembaga-lembaga negara lain. 

Setelah reformasi dan perubahaan UUD 45, MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat karena pembelajaran elite politik terhadap apa yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap MPR.

MPR terkooptasi oleh pemerintah untuk menjamin jalannya kebijakan pemerintah denga baik. Hingga pada akhirnya, MPR hanya memiliki satu kewenangan rutin yaitu melantik Presiden dan Wakil Preisden terpilih hasil pemilihan umum.

Tag: peringatan 20 tahun reformasi ketua dpr mpr

Bagikan: