Peringatan 20 Tahun Reformasi: Habibie dan Transisi Orde Baru

Tim Editor

    Sedang memuat podcast...

    Ilustrasi BJ Habibie (Ira/era.id)

    Masih bagian dari artikel berseri Peringatan 20 Tahun Reformasi. Dalam tulisan ini, kami ajak kamu mendalami peran Presiden Habibie dalam mengawal transisi dari era Orde Baru ke masa reformasi. Mulai dari bagaimana Habibie membereskan persoalan dwifungsi ABRI, menyelenggarakan pemilu demokratis, hingga bagaimana dirinya lengser sebagai buntut kemerdekaan Timor Timur. 



    Presiden Soeharto dan Wakil Presiden BJ Habibie (Foto: Reuters)

    Jakarta, era.id - Hari lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 berdampak besar bagi kehidupan Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie. Hari itu, Habibie yang menjabat Wakil Presiden diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) menggantikan Presiden Soeharto. Bisa dibilang, hari itu juga, Habibie keluar dari pusaran Orde Baru.

    Namun, masalah tak selesai begitu saja. Periode pemerintahan Presiden Habibie justru disebut-sebut sebagai periode terberat dalam sejarah kepemimpinan bangsa. Agung Mahar Rani, dalam jurnal rilisan 2015 yang berjudul Gaya Kepemimpinan Bacharuddin Jusuf Habibie Pasca Orde Baru 1998-1999 mengungkap betapa beratnya waktu-waktu yang dilalui Presiden Habibie ketika itu.

    Jelas, Presiden Habibie mewarisi keadaan yang sangat kacau secara ekonomi maupun politik. Belum lagi, saat itu Presiden Habibie sendirian, tak dibantu seorang pun dari kursi wakil presiden. Kemampuan Presiden Habibie saat itu diragukan banyak pihak. Meski dipilih buat mengemban amanah reformasi dan mengembalikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang mulai kacau pascademonstrasi Mei 1998, Presiden Habibie dinilai tetaplah 'kroni' Soeharto.

    Namun, Habibie tak begitu ambil pusing. Satu hari setelah dilantik menjadi presiden, Habibie langsung membuat kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Selain itu, Presiden Habibie juga melakukan reformasi besar-besaran di sektor ekonomi, mulai dari pengendalian nilai tukar rupiah hingga likuidasi sejumlah bank bermasalah.

    Di sektor kebebasan berserikat, Presiden Habibie melepaskan dan membebaskan sejumlah tahanan politik era Orde baru. Presiden Habibie juga mencabut larangan kumpul-kumpul untuk kaum buruh. Selain itu, Presiden Habibie juga mendorong kebebasan pers dan menjanjikan penyelenggaraan pemilihan umum yang transparan, adil dan demokratis. Pada masa awal reformasi inilah angin demokrasi bertiup makin kencang. Demonstrasi dan pengerahan massa jadi pemandangan yang lumrah terjadi pada masa itu.

    Spesifik soal demonstrasi, Presiden Habibie tetap berpegang pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Bagi Aksi Demo. Saat itu Presiden Habibie juga membuat UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjamin setiap orang bebas mengutarakan pendapat di ruang-ruang publik. UU itu jelas jadi hal yang mewah, mengingat hal itu hampir mustahil dilakukan di era pemerintahan Soeharto.

    Terkait dwifungsi ABRI, Presiden Habibie langsung mengurangi jumlah kursi ABRI di parlemen. Dari semula 75 orang menjadi 38 orang.  Selain itu, pada 5 Mei 1999, Presiden Habibie ‘memecah’ komponen ABRI kembali pada bentuk awalnya, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian (Polri). 

    Nadirsyah Hosen, dalam jurnal berjudul Indonesian Political Laws in Habibie Era: Between Political Struggle and Law Reform (2003) menyebut dua hal tersebut sebagai strategi Presiden Habibie untuk secara halus 'membunuh' dwifungsi ABRI. Presiden Habibie selalu berpegang teguh pada keyakinannya, bahwa ABRI adalah komponen bangsa yang seharusnya netral dan profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.


    Infografis "BJ Habibie" (Ira/era.id)

    Pemilu demokratis pertama

    Presiden Habibie adalah tokoh penting yang mendorong pelaksanaan sidang istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Sejumlah agenda penting dirancang dalam sidang istimewa saat itu, termasuk langkah-langkah mendorong reformasi di badan-badan pemerintah. Selain itu, tentu saja untuk mempersiapkan Pemilu 1999. Hasil dari sidang ini dapat dilacak pada UU 2/1999 tentang Partai Politik, UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum, serta UU 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR. Peristiwa sidang istimewa MPR ini tergolong sesuatu yang luar biasa pada masa itu, mengingat sidang istimewa terakhir yang dilakukan MPR adalah pada 1967, ketika Soekarno diberhentikan dan Soeharto diangkat sebagai Presiden kedua RI.

    Baca Juga : Peringatan 20 Tahun Reformasi: Aksi Kamisan

    Makmur Makka dalam The True Life of Habibie: Cerita di Balik Kesuksesan (2008) menulis bahwa Pemilu 1999 pada 7 Juni 1999 merupakan salah satu kesuksesan terbesar yang diraih pemerintahan Presiden Habibie: menyelenggarakan pesta demokrasi secara adil, demokratis dan transparan. Saat itu juga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk. Mengusung tiga semangat di atas, KPU ditugaskan menjadi penyelenggara pemilu yang bertugas mulai dari menetapkan parpol hingga mengawal penetapan pemenangan pemilu.

    Pemilu 1999 berjalan aman, lancar, dan laris. Bagaimana tidak, saat itu, tercatat ada lebih dari 100 parpol baru yang muncul, meski akhirnya hanya 48 parpol yang berhasil menjadi kontestan pemilu 1999. Hasil akhir dari Pemilu 1999 menempatkan PDI Perjuangan (PDIP) besutan Megawati Soekarnoputri menjadi pemenang dengan dominasi suara lebih dari 33 persen.

    Presiden Habibie Jatuh

    Tentu saja, kesuksesan bukan satu-satunya hal yang mengiringi karir politik Presiden Habibie. R.E. Elson dalam conference paper-nya yang berjudul Engineering from within: Habibie The Man and Indonesia’s Reformasi (2007) menyatakan, salah satu kesalahan Presiden Habibie adalah lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi.

    Pada 31 Agustus 1999, referendum di Timor Timur menghasilkan keputusan bulat, bahwa Timor Timur memilih memerdekakan diri dari Indonesia. Elson melansir, ada sekitar 78 persen partisipan referendum memilih kemerdekaan, berbanding jauh dengan 21,5 persen partisipan yang menerima tawaran otonomi luas dari Indonesia. Tentu saja, hal ini jadi pukulan telak bagi kesatuan bangsa.

    Baca Juga : 20 Tahun Lalu: Intelektual Kampus Tuntut Reformasi

    Dengan berat hati, MPR mengesahkan hasil referendum itu pada 19 Oktober 1999. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur secara resmi berpisah dan memproklamirkan kemerdekaannya. Peristiwa lepasnya "Tim Tim" ini menempatkan Presiden Habibie sebagai 'tersangka' utama. Presiden Habibie, sebagaimana diulas Makka (2008) bahkan disebut tak becus mengurus pemerintahan dan mempertahankan NKRI.

    Ujung dari insiden lepasnya Timor Timur adalah ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie pada Sidang Paripurna MPR yang ke-12. Rani (2015) mencatat hasil dari voting kala itu adalah 355 suara menolak, 322 suara menerima, sembilan memilih abstain, dan sisa empat suara lainnya dinyatakan tidak sah. Dengan hasil itu, Habibie pun tak dapat mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan hanya jadi penonton dari persaingan antara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati dalam perebutan takhta RI-1.

    Habibie di Pusaran Orde Baru


    Presiden Soeharto  dan Wakil Presiden BJ Habibie (Foto: Reuters)


    Waktu-waktu sebelum itu, Habibie adalah bagian yang tak terpisahkan dari berbagai dinamika Orde Baru. Ia merupakan seorang teknokrat dan akademisi yang terkenal pada zamannya. Ia adalah lulusan RWTH Aachen dengan spesialisasi di bidang konstruksi pesawat terbang. Habibie meraih gelar doktornya pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

    Setelah lulus kuliah, Habibie bekerja di sebuah perusahaan penerbangan di sekitar kota Hamburg. Kecemerlangannya membuat dirinya ditempatkan pada posisi penting sebagai Deputi Presiden Bidang Teknologi. Kepintarannya terdengar hingga ke telinga Soeharto yang masih menjabat sebagai presiden Orde Baru kala itu. Pada 1973, Habibie pun pulang ke Indonesia atas permintaan khusus dari The Smiling General.

    Baca Juga : Kisah Sunarmi Ibu Korban Penembakan Trisakti

    Pada 1978, Habibie diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Banyak media mengaitkan kepulangan Habibie itu dengan pendirian PT Dirgantara Indonesia pada 1976 dan pengangkatan dirinya sebagai menteri pada 1978 sebagai sebuah kesatuan rangkaian, mengingat latar belakang Habibie yang sangat kental dengan bidang konstruksi pesawat terbang. Habibie menjabat posisi di Kementerian Riset selama lebih dari 19 tahun. Selain di Kementerian Riset, Habibie juga menjadi ketua umum pertama Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Desember 1990.

    14 Maret 1998, dirinya ditunjuk menjadi Wakil Presiden Indonesia mendampingi Soeharto. sebelum akhirnya diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998.

    Tag: peringatan 20 tahun reformasi bj habibie sakit kesehatan bj habibie presiden soeharto orde baru

    Bagikan :