Catatan Komnas HAM untuk UU Terorisme yang Baru

Tim Editor

Serangan bom bunuh diri di GPPS, 13 Mei lalu (Ilustrasi Abid/era.id)

Jakarta, era.id - Anggota Komnas HAM, Choirul Anam mengkritisi frasa motif dalam RUU terorisme yang sudah disahkan. Anam menilai pencarian motif pelaku akan memakan waktu lama.

"Saya gak bisa kebayang kalau penyidik merumuskan motif. Kami sadar kerja teroris adalah kasat mata, karena wewenang penyidikan, ini gak sesuai dengan prinsip efektif dan cepat, gak akan selesai, kapan ada efek jeranya (bagi pelaku)," kata Anam di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

Anam juga meminta penjelasan dari stakeholder yang terlibat dalam perumusan aturan ini, soal tempat penahanan pasca penangkapan teroris. Menurut Anam penjelasan tersebut menjadi poin penting, karena tempat pemeriksaan memerlukan lokasi yang akuntabilitas.

Berkutat mengenai keterlibatan TNI, menurut Anam baiknya Perpres dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Nanti harus diatur dengan rinci, apakah keterlibatan TNI hanya bersifat temporer atau dalam waktu mendesak saja.

Soalnya pelanggaran HAM oleh TNI dalam pemberantasan terorisme tidak bisa ditarik ke pengadilan umum. TNI memiliki mekanisme sendiri dengan menggelar peradilan militer bagi anggotanya yang melanggar. Sanksi yang diberikanpun tidak terlalu berat menurut Anam, hanya pelanggaran disiplin.

"Kalau polisi masih bisa, maka polisi adalah agen utamanya, bagaimana kalau terlibat dan ada pelanggaran, diambil di mana? Polisi clear, dia akan dituntut pidana, kalau TNI? Di mana pidana? Pengadilan militer? Yuridiksi belum bisa nyentuh militer," ungkap Anam.

"Akuntabilitas peradilan militer kurang baik. Nanti ada ketidakadilan," cetus Anam.

Anam menegaskan meski Komnas HAM kerap memberi catatan kepada kepolisian atas penanganan terorisme, bukan berarti wewenang penanganan dialihkan sepenuhnya ke TNI. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme hanya boleh dilakukan jika mendapat persetujuan dari presiden.

"Kalau ada catatan dari Komnas HAM pada polisi, itu yang perlu kita koreksi, bukan menggeser aktornya ke TNI," jelas Anam.


Tag: ruu anti-terorisme

Bagikan: