Tim Editor
"Jujur saja bahwa perjuangan yang besar, perjuangan yang berat memerlukan dana perjuangan yang besar. Kemampuan kami untuk membiayai perjuangan ini terbatas, sumber dana kami juga terbatas. Sementara biaya politik yang harus kami tanggung tidak kecil," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/6/2018).
Alasan itu, lanjut Muzani, menyebabkan partainya harus melakukan cara seperti penggalangan dana yang diberi nama galang perjuangan.
"Di Indonesia galang dana seperti ini kurang lazim dalam perjuangan politik, yang sulit dilakukan karena umumnya orang yang akan berlaga dalam satu medan perjuangan juga siap dengan segala macam bunga rampainya," ucapnya.
Prabowo mengumumkan gerakan donasi melalui akun Facebooknya. (Foto: Istimewa)
Baca Juga : Klaim Sandiaga yang Bikin Demokrat Kebingungan
Kendati begitu, Muzani mengatakan, apa yang dilakukan oleh ketua umum partainya saat ini adalah sebuah kejujuran yang menggambarkan keadaannya. "Tapi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sebuah kejujuran, sebuah keadaan yang mengambarkan apa adanya tentang posisi beliau saat ini," ucapnya.
Ia berpendapat semakin banyak orang berpartisipasi dalam perjuangan yang dilakukan Partai Gerindra, maka semakin bagus partisipasi itu. Artinya, semakin orang merasa dalam barisan dan rasa cita-cita yang sama, akan semakin kuat perjuangan pihaknya.
"Kebersamaan kami dengan mereka dalam hal berkontribusi juga bisa menjadi sebuah kebersamaan dan bisa memperkuat posisi kami sehingga itu kami lakukan," jelasnya.
Baca Juga : Pertemuan Prabowo dan Zulkifli Hasan Sinyal Koalisi?
"Tetapi ya kami menyampaikan ini sebagai sebuah keadaan yang sebenarnya. Ya kami jujur saja kita memiliki cita-cita yang tulus, kita memiliki semangat, kita memiliki pembiayaan politik yang besar, yang harus bisa digotong bersama-sama," sambungnya.
Muzani menjelaskan, hingga saat ini partainya belum menargetkan jumlah dana kebutuhan untuk Pilpres 2019. Namun, KPU memperkirakan jumlah TPS membengkak dari 600 ribu menjadi 900 ribu. "Kalau satu TPS itu dua orang, saksi legislatif dan saksi pilpres itu berarti kita harus menggalang 1.800 orang," katanya.
"1.800 orang itu berarti harus ada pertama penggalangan, kedua pelatihan, ketiga pergerakan saksi-saksi, keempat mungkin pengamanan. Semuanya itu memerlukan biaya," jelasnya.
