Hasil pencarian "politik", 10000 hasil ditemukan.
Memastikan kepolisian menghentikan cara-cara represif dalam setiap proses hukum pada seluruh tahanan politik," kata dia.
Ini urusan kemanusiaan, bukan urusan politik," kata Megawati dikutip Senin (22/12/2025).
Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana;- Anggota TPUA, Kurnia Tri Royani;- Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik
Mereka membahas terkait dengan perkembangan politik nasional termasuk apa yang terjadi di tubuh NU.Luhut mengaku tidak setuju
Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana; - Anggota TPUA, Kurnia Tri Royani; - Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan; 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3.
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan;2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;3. Kementerian Hukum;4.
Sebelum saya masuk politik, saya pengusaha, saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh, dipercaya kepada saya cukup besar itu 98.000
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan;2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;3. Kementerian Hukum;4.
Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana;- Anggota TPUA, Kurnia Tri Royani;- Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik
ERA.id - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD Peraturan Polri (Perpol) Nomor.. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan; 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3.
Secara struktural dan politik, mustahil Kapolri mengeluarkan kebijakan strategis tanpa sepengetahuan Presiden," kata Amir.Dia.. Polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025 sejatinya mencerminkan kontestasi tafsir hukum dan politik yang lebih luas.Di satu sisi.. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan;2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;3. Kementerian Hukum;4.
Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana; Anggota TPUA, Kurnia Tri Royani; Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan; 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3.
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan; 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3.