Hasil pencarian "pemprov dki", 2656 hasil ditemukan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai ada kesalahan sistem dalam e-budgeting (penganggaran digital) dalam situs web.. Hal tersebut karena Pemprov DKI sampai saat ini belum pernah mengunggah rancangan anggaran di situs APBD, walaupun sudah.. Kemudian, sistem mulai beroperasi ketika Ahok memimpin DKI pada 2015.
Kini Pemprov DKI Jakarta berencana menyambungkan jalur sepeda BKT dengan jalur baru yang terintegrasi... Anggaran Rp73 miliar pun disiapkan Pemprov.
Jakarta, era.id - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh mengklaim anggaran lem aibon sebesar Rp82,8.. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu input komponen dari masing-masing sekolah... lem aibon sebagai belanja alat tulis kantor oleh Dinas Pendidikan DKI sebesar Rp82,8 miliar.
Program ini bekerja sama dengan Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan dan Dinas Tenaga Kerja Pemprov DKI Jakarta secara.. mengikuti pelatihan, upaya lain adalah menyalurkan para remaja yang tidak memiliki keahlian tersebut sebagai tenaga kontrak Pemprov.. DKI Jakarta seperti Petugas Penanganan Prasaran dan Sarana Umum (PPSU) atau tenaga di Bina Marga Sumber Daya Air dan Kehutanan
Jakarta, era.id - Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana heran atas temuan anggaran dalam draf kebijakan umum.. , kemungkinan besar terdapat salah ketik saat input data dalam sistem e-budgeting di web APBD Jakarta, sehingga Pemprov DKI.. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak.
Jakarta, era.id - Pemprov DKI Jakarta menaikkan pengajuan anggaran pembangunan jalur sepeda dalam revisi draf kebijakan umum.. Pemprov Jakarta juga akan memperluas penyediaan parkir sepeda di sekitar pemberhentian angkutan massal... Sehari setelahnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menerbitkan peraturan gubernur khusus jalur sepeda agar memiliki
DKI... Menambahkan, Erick bilang pemerintah pusat dan Pemprov DKI akan membentuk tim kecil yang bersifat ad hoc... Sesuai dengan arahan Pak Presiden, semua pengelolaan nanti diserahkan ke Pemprov DKI," kata Erick.
mensterilisasi kandungan timbal yang terlanjur ada di sejumlah taman, Yuyun bilang pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Pemprov.. DKI... "Pemprov DKI minta kita scan semua RPTRA. Ada 308 RPTRA, karena kemarin yang kita scan baru 20.
Jakarta, era.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyisir rancangan anggaran yang diajukan dalam draf kebijakan umum.. PSI juga mempermasalahkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam transparansi anggaran karena draf KUA-PPAS 2020 belum.. waktu sebulan sampai pengesahan APBD, PSI menganggap koreksi yang dilakukan Anies dan anak buahnya jadi merepotkan DPRD DKI
Jakarta, era.id - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengklaim sudah menggencarkan sosialisasi pelarangan odong-odong.. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo bilang, pihaknya sudah siap menindak secara hukum jika masih ada odong-odong yang bandel.. Jadi, menurut Tigor, Pemprov DKI mesti menggencarkan angkutan yang menyentuh wilayah perkampungan di seluruh penjuru kota
sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta... DKI Jakarta Anies Baswedan... Sementara, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Edi Sumantri menjelaskan alasan Pemprov DKI terus menaikkan dana hibah.
Sebab kawasan yang pernah digusur Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama menggusur tempat itu akan.. Pemprov DKI Jakarta berencana membangun sejumlah hunian di Kampung Akuarium mulai tahun depan, bahkan sudah masuk ke dalam.. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta tahun 2020.
Pemprov DKI berencana mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum demi bisa melegalkan pengoperasian.. Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI untuk bisa dimasukkan dalam pembahasan di tahun 2019... Uno pada Pilgub DKI 2017 lalu.
menyalurkan makanan berlebih lewat organisasi penyalur makanan macam FOI, Rahma bilang tak ada kerja sama khusus antara mereka --Pemprov.. DKI dan organisasi... Dalam pengelolaan sampah itu, Rahma mengatakan, Pemprov DKI telah memiliki regulasi dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor
Teguh menyimpulkan kedua pihak, baik Apjatel maupun Pemprov DKI sama-sama bersalah... Cuma, Pempov DKI tidak sabar hingga akhirnya melakukan pemotongan," tambah dia... Dalam melakukan penindakan sepihak ini, Pemprov DKI berpegang dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 Tentang